Friday, July 15, 2005
opini
Bencana Terjang NTT, Salah di Mana?
Oleh Lexand Ofong*
Bencana yang menerjang NTT akhir Maret dan awal April ini, tentu, menghenyakkan kita semua. Korban berjatuhan – jiwa, harta benda, dan pelbagai sarana infrastruktur. Data Pos Kupang, Sabtu (5/4) menunjukkan, total korban jiwa akibat bencana banjir dan gempa bumi berjumlah 60 orang. Rincinya: korban akibat banjir di Ende 32 meninggal (8 masih dalam pencarian); Flotim 8 meninggal, 2 hilang; Sikka 8 meninggal, 8 hilang; Ngada 1 meninggal; Belu 3 meninggal, 1 hilang; Kupang 1 meninggal. Sedangkan korban akibat gempa bumi di Manggarai berjumlah 7 orang meninggal. Korban ini mungkin saja berubah sejalan dengan upaya pencarian dan identifikasi – yang sampai saat ini masih sedang berlangsung. Itu jumlah korban jiwa (meninggal), belum yang luka berat/ringan. Total kerugian harta benda dan fisik-material lainnya pun belum pasti betul ditentukan. Tetapi, yang jelas, tidaklah sedikit.
Ihwal bencana di NTT, memang, bukanlah hal baru. Setiap tahun, NTT pasti diterjang bencana. Media massa baik elektronik maupun cetak, setiap tahun, memberitakan terjadinya bencana di mana-mana, di pelosok NTT ini. Data Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang menunjukkan, dalam rentang 20 tahun terakhir saja (1980 – 2000), rata-rata di semua kabupaten (wilayah/daerah) di NTT terlanda bencana setiap tahun, dengan jenis bencana yang kurang lebih sama dengan dampak yang fluktuatif: kekeringan akibat panas panjang (El Nino), banjir dan genangan air serta tanah longsor akibat hujan berlebihan (La Nina), serangan hama/penyakit, angin badai, KLB diare – yang berakibat pada kekurangan pangan (kelaparan). Juga ada bencana gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, kebakaran hutan/kebun/gunung; di samping pengungsian dan konflik sosial lainnya.
Bencana-bencana ini terjadi berulang hampir setiap tahunnya, kendati di wilayah yang berbeda. Ada juga yang terjadi secara periodik pada beberapa wilayah tertentu, antara lain hama belalang di Sumba, serta banjir/genangan air di Bena dan Besikama. Kenyataan ini memunculkan gelar yang dikenal bagi NTT sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana – disaster-prone area.
Pertanyaan kita, apakah kenyataan ini dipandang sebagai fatum yang terberi, yang harus diterima begitu saja tanpa ikhtiar transformatif; sehingga pola respon yang diberikan pun “itu-itu saja”, tetap sama dari tahun ke tahun – cuman bantuan fisik-materil – yang dibungkus dengan slogan emergensi…. ??? Tulisan ini bukan terutama menafikan pentingnya bantuan bagi para korban yang sedang atau yang akan diringkus penderitaan akibat bencana; tetapi ingin menegaskan sebuah perspektif bahwa penanganan bencana tidak hanya berhenti di situ.
Perspektif yang Keliru
Kalau kita mengikuti perkembangan respon (penanganan) terhadap bencana di NTT (mungkin juga di Tanah Air ini) dari pelbagai pihak, selama ini, tampak jelas bahwa pola respon (penanganan) yang diberikan seakan “berjalan di tempat”. Tidak ada upaya transformatif untuk menciptakan perubahan kondisi melalui pengelolaan risiko bencana, yang (jika kita cermat) bisa dengan jelas dibaca.
Mengapa hal ini terjadi? Hemat penulis, alasan yang paling mendasar terletak pada kesalahan dalam memandang atau kekeliruan dalam menggunakan perspektif tentang bencana. Karena, cara kita memandang atau perspektif kita tentang bencana sangat mempengaruhi cara kita merespon atau menangani masalah bencana. Kesalahan/kekeliruan perspektif mengakibatkan kesalahan/kekeliruan cara respon atau penanganan.
Perspektif dominan yang selama ini dikembangkan, yang sering dipakai oleh pelbagai pihak – Pemerintah, NGOs, lembaga donor dan penyalur bantuan – adalah memandang bencana sebagai gangguan terhadap proses pembangunan yang normal. Bencana dilihat sebagai kejadian yang berdiri sendiri (terisolasi), sehingga membutuhkan respon yang hanya bersifat emergensi (darurat). Bencana dilihat sebagai kejadian yang hanya sedikit memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Penekanan perpektif ini adalah pada akibat suatu bencana, dan bukan pada keterkaitan antara bencana dengan kehidupan masyarakat pada masa-masa “normal”. Bahkan dalam beberapa kasus, masalahnya sendiri tidak benar-benar dipahami secara menyeluruh.
Persentase bantuan yang dipakai untuk program-program emergensi pun cenderung meningkat. Bahkan untuk bencana-bencana yang sama di tempat yang sama yang telah sering terjadi, tetap digunakan bentuk bantuan yang sama. Kebanyakan intervensi yang diberikan bersifat post-hoc, yang bertujuan untuk memperbaiki situasi menjadi seperti sebelum terjadi bencana. Biaya yang besar untuk mewujudkannya menyebabkan makin banyak sumber daya yang terpakai dan dialihkan dari proses pembangunan. Sebuah penanganan jangka panjang sebagai ikhtiar pencegahan, kesiapan, dan mitigasi tidak pernah digagas, apalagi dioperasionalisasikan.
Keadaan semakin runyam, ketika respon dan penanganan itu bersifat sentralistik, birokratis dan sangat kecil kemungkinan untuk fleksibel. Keberhasilan implementasi bantuannya pun biasanya terhalang oleh model pendekatannya yang top-down dan kurangnya hubungan dengan tingkat akar rumput. Biasanya keterlibatan korban bencana dalam proses pembuatan keputusan mengenai jenis bantuan sangat kecil, bahkan tidak.
“Disaster Management”, Perspektif yang Harus Ditegaskan
Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dalam perspektif ini, tapi sampai tingkat tertentu, perspektif ini berusaha menggabungkan pendekatan transformatif dengan pendekatan development, dengan titik masuk kejadian-kejadian merusak yang disebut sebagai bencana.
Bencana, dari segi waktu terjadinya tergolong atas: pertama, Sudden Onset Disaster: bencana yang terjadi cepat dengan kekuatan merusak yang dasyat. Misalnya: gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, dll. Kedua, Slow Onset Disaster: bencana yang berlangsung dalam skala kecil, dengan akibat merusak yang juga kecil, tapi menjadi penting karena akumulasi kerusakannya yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat.
Dalam perspektif disaster management (DM – penanganan bencana), yang namanya bencana bukan saja kejadian itu sendiri, tapi banyak hal yang terjadi sebelum dan sesudah “kejadian besar”-nya. Si ‘kejadian besar’-nya itu sendiri disebut sebagai keadaan darurat (emergency). Jadi bencana itu dilihat sebagai sebuah siklus, ada tahapan-tahapan dalam penanganan bencana, mulai dari relief (bantuan), rehabilitasi dan rekonstruksi, menuju kesiapan dan mitigasi bencana. Dan penting diingat bahwa dalam setiap tahapnya, harus diintegrasikan perspektif pembangunan sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan terjadi lagi bencana.
Rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kesiapan dan mitigasi, bisa dianggap sebagai suatu kegiatan ‘pembangunan’ normal. Yang berbeda dari penggunaan perspektif DM dalam proses ‘pembagunan’ normal ini, adalah adanya pengetahuan mengenai kerentanan dan ancaman dalam masyarakat pelaku pembangunan.
Dalam perspektif DM, setiap masyarakat punya yang namanya RISIKO BENCANA. Untuk mengetahui risiko bencana dalam masyarakat, dilakukan dengan memetakan ancaman dan kerentanan. Besar kecilnya risiko juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk menghadapi ancaman. Kemampuan ini biasanya disebut kapasitas.
Ancaman adalah kejadian, kebijakan atau kegiatan yang berasal dari luar masyarakat tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya bencana. Kerentanan adalah kondisi masyarakat sendiri, baik sosial, budaya, ideologi, ekonomi, fisik dan geografis yang menyebabkan masyarakat tersebut berpotensi menjadi korban bencana.
Jadi, yang menyebabkan bencana, misalnya banjir di suatu wilayah, bukan sekadar ada hujan terus menerus dalam waktu cukup lama. Tapi pasti ada sesuatu di wilayah itu, atau di wilayah lain, dan di dalam masyarakat itu sendiri yang memungkinkannya. Misalnya ada penggundulan hutan, ada kemacetan sistem drainase, ada kerusakan DAS, ada kemiskinan dalam masyarakat sehingga rumahnya darurat dan gampang dibawa banjir, atau ada ketidakmampuan ekonomi/sosial/ideologi yang menyebabkan masyarakat tidak bisa (mau) pindah ke tempat lain yang tidak rawan banjir, dan banyak kemungkinan lainnya. Jadi ketika ancaman berupa hujan di atas rata-rata bertemu dengan kondisi seperti itu, maka terjadilah kondisi darurat banjir.
Menurut teorinya, bencana tidak perlu terjadi kalau Risiko Bencana bisa dikelola dengan baik. Caranya dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam masyarakat. Dengan begitu pengelolaannya menjadi berkelanjutan, karena yang ditingkatkan adalah kapasitas lokal dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah ‘pembangunan’ bisa dikatakan berperspektif DM, bila dilakukan berdasarkan analisis kerentanan-kapasitas ini. Dan ini lebih efektif dilakukan pada saat tidak sedang terjadi bencana. Sehingga jelas bahwa kegiatan kesiapan dan penanganan bencana lebih baik dilakukan bukan pada saat emergensi atau tidak perlu menunggu emergensi terjadi dulu.
Kita mungkin bisa melihat ancaman apa saja yang kira-kira berpotensi terjadi di suatu wilayah. Apakah gejala alam el nino dan la nina? Atau kebijakan tambang marmer, atau kebijakan HTI? Atau bibit baru yang tidak sesuai dengan kondisi lokal, atau pupuk kimia, atau translok, atau registrasi pengungsi, dll.
Lalu kita lihat apa kondisi dalam masyarakat yang membuat mereka rentan terhadap ancaman tersebut. Apakah jenis tanahnya yang berkapur, atau topografinya yang sangat landai, atau tanaman pangan utamanya yang tidak tahan kekeringan, atau wilayah garapannya yang sudah sangat sempit, atau bibir DAS yang sudah rata, atau hutan yang sudah gundul, dsb.
Alat yang digunakan bisa macam-macam. Alat yang memang dikembangkan dalam perspektif DM adalah CVA (Capacity-Vulnereability Analisys/Analisa Kerentanan-Kapasitas) dan RHM (Risk-Hazard Mapping/Pemetaan Risiko dan Ancaman). Untuk menjalankan alat-alat ini bisa dipakai modifikasi dari teknik-teknik PRA (participatory rural appraisal), misalnya penelusuran sejarah yang dikombinasikan dengan analisis kecenderungan dan perubahan dengan penekanan pada kejadian-kejadian bencana. Dengan penelusuran sejarah kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat, yang mungkin oleh masyarakat sendiri tidak disadari hubungannya dengan kejadian bencana akhir-akhir ini. Dengan kecenderungan dan perubahan kita bisa mengetahui fluktuasi kehidupan masyarakat, sekaligus juga waktu-waktu yang rawan bencana.
Belajar dari Kesalahan
Belajar dari pengalaman dan bercermin dari perspektif di atas, harus diakui bahwa pola respon dan cara pengananan bencana selama ini memang salah, karena berdiri di atas perspektif yang salah – yang memandang bencana sebagai kejadian tiba-tiba yang tidak bisa diprediksi, yang terlepas dari penghidupan dan proses pembangunan.
Belajar dari kesalahan itu, sudah saatnya dikembangkan sebuah perspektif baru yang menjadi landasan respon dan penanganan bencana secara benar. Bencana harus dipandang sebagai sebuah fase dalam satu siklus kehidupan normal manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi keseluruhan kehidupan itu sendiri. Bencana bukan semata peristiwa atau kejadian tiba-tiba (sudden on-set) yang disebabkan oleh alam (natural disaster); tetapi juga yang terjadi perlahan-lahan (slow on-set), sebagai akibat salah urus manusia dalam siklus hidup hariannya (human-made disaster).
Penanganan bencana, karena itu, harus dipahami sebagai deliberate processes – proses yang teratur dan terarah, yang bertujuan mencegah (prevent) terjadinya bencana, dan secara progresif mengurangi dampak serta mengantisipasi risiko bencana yang mungkin terjadi – melalui pengenalan dan pemetaan kondisi risiko kita (risk-analysis), dan mengelola risiko itu secara tepat (management of risk). Dan jangan lupa belajar dari sejarah bencana kita. Satu prinsip yang perlu dicamkan adalah “bencana terjadi karena bencana sebelumnya terlupakan”. Banjir di Kota Renha Larantuka – bukti nyatanya.***
Penulis adalah Koordinator Divisi Informasi, Komunikasi, dan Advokasi
pada Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) NTT, tinggal di Kupang
Oleh Lexand Ofong*
Bencana yang menerjang NTT akhir Maret dan awal April ini, tentu, menghenyakkan kita semua. Korban berjatuhan – jiwa, harta benda, dan pelbagai sarana infrastruktur. Data Pos Kupang, Sabtu (5/4) menunjukkan, total korban jiwa akibat bencana banjir dan gempa bumi berjumlah 60 orang. Rincinya: korban akibat banjir di Ende 32 meninggal (8 masih dalam pencarian); Flotim 8 meninggal, 2 hilang; Sikka 8 meninggal, 8 hilang; Ngada 1 meninggal; Belu 3 meninggal, 1 hilang; Kupang 1 meninggal. Sedangkan korban akibat gempa bumi di Manggarai berjumlah 7 orang meninggal. Korban ini mungkin saja berubah sejalan dengan upaya pencarian dan identifikasi – yang sampai saat ini masih sedang berlangsung. Itu jumlah korban jiwa (meninggal), belum yang luka berat/ringan. Total kerugian harta benda dan fisik-material lainnya pun belum pasti betul ditentukan. Tetapi, yang jelas, tidaklah sedikit.
Ihwal bencana di NTT, memang, bukanlah hal baru. Setiap tahun, NTT pasti diterjang bencana. Media massa baik elektronik maupun cetak, setiap tahun, memberitakan terjadinya bencana di mana-mana, di pelosok NTT ini. Data Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang menunjukkan, dalam rentang 20 tahun terakhir saja (1980 – 2000), rata-rata di semua kabupaten (wilayah/daerah) di NTT terlanda bencana setiap tahun, dengan jenis bencana yang kurang lebih sama dengan dampak yang fluktuatif: kekeringan akibat panas panjang (El Nino), banjir dan genangan air serta tanah longsor akibat hujan berlebihan (La Nina), serangan hama/penyakit, angin badai, KLB diare – yang berakibat pada kekurangan pangan (kelaparan). Juga ada bencana gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, kebakaran hutan/kebun/gunung; di samping pengungsian dan konflik sosial lainnya.
Bencana-bencana ini terjadi berulang hampir setiap tahunnya, kendati di wilayah yang berbeda. Ada juga yang terjadi secara periodik pada beberapa wilayah tertentu, antara lain hama belalang di Sumba, serta banjir/genangan air di Bena dan Besikama. Kenyataan ini memunculkan gelar yang dikenal bagi NTT sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana – disaster-prone area.
Pertanyaan kita, apakah kenyataan ini dipandang sebagai fatum yang terberi, yang harus diterima begitu saja tanpa ikhtiar transformatif; sehingga pola respon yang diberikan pun “itu-itu saja”, tetap sama dari tahun ke tahun – cuman bantuan fisik-materil – yang dibungkus dengan slogan emergensi…. ??? Tulisan ini bukan terutama menafikan pentingnya bantuan bagi para korban yang sedang atau yang akan diringkus penderitaan akibat bencana; tetapi ingin menegaskan sebuah perspektif bahwa penanganan bencana tidak hanya berhenti di situ.
Perspektif yang Keliru
Kalau kita mengikuti perkembangan respon (penanganan) terhadap bencana di NTT (mungkin juga di Tanah Air ini) dari pelbagai pihak, selama ini, tampak jelas bahwa pola respon (penanganan) yang diberikan seakan “berjalan di tempat”. Tidak ada upaya transformatif untuk menciptakan perubahan kondisi melalui pengelolaan risiko bencana, yang (jika kita cermat) bisa dengan jelas dibaca.
Mengapa hal ini terjadi? Hemat penulis, alasan yang paling mendasar terletak pada kesalahan dalam memandang atau kekeliruan dalam menggunakan perspektif tentang bencana. Karena, cara kita memandang atau perspektif kita tentang bencana sangat mempengaruhi cara kita merespon atau menangani masalah bencana. Kesalahan/kekeliruan perspektif mengakibatkan kesalahan/kekeliruan cara respon atau penanganan.
Perspektif dominan yang selama ini dikembangkan, yang sering dipakai oleh pelbagai pihak – Pemerintah, NGOs, lembaga donor dan penyalur bantuan – adalah memandang bencana sebagai gangguan terhadap proses pembangunan yang normal. Bencana dilihat sebagai kejadian yang berdiri sendiri (terisolasi), sehingga membutuhkan respon yang hanya bersifat emergensi (darurat). Bencana dilihat sebagai kejadian yang hanya sedikit memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Penekanan perpektif ini adalah pada akibat suatu bencana, dan bukan pada keterkaitan antara bencana dengan kehidupan masyarakat pada masa-masa “normal”. Bahkan dalam beberapa kasus, masalahnya sendiri tidak benar-benar dipahami secara menyeluruh.
Persentase bantuan yang dipakai untuk program-program emergensi pun cenderung meningkat. Bahkan untuk bencana-bencana yang sama di tempat yang sama yang telah sering terjadi, tetap digunakan bentuk bantuan yang sama. Kebanyakan intervensi yang diberikan bersifat post-hoc, yang bertujuan untuk memperbaiki situasi menjadi seperti sebelum terjadi bencana. Biaya yang besar untuk mewujudkannya menyebabkan makin banyak sumber daya yang terpakai dan dialihkan dari proses pembangunan. Sebuah penanganan jangka panjang sebagai ikhtiar pencegahan, kesiapan, dan mitigasi tidak pernah digagas, apalagi dioperasionalisasikan.
Keadaan semakin runyam, ketika respon dan penanganan itu bersifat sentralistik, birokratis dan sangat kecil kemungkinan untuk fleksibel. Keberhasilan implementasi bantuannya pun biasanya terhalang oleh model pendekatannya yang top-down dan kurangnya hubungan dengan tingkat akar rumput. Biasanya keterlibatan korban bencana dalam proses pembuatan keputusan mengenai jenis bantuan sangat kecil, bahkan tidak.
“Disaster Management”, Perspektif yang Harus Ditegaskan
Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dalam perspektif ini, tapi sampai tingkat tertentu, perspektif ini berusaha menggabungkan pendekatan transformatif dengan pendekatan development, dengan titik masuk kejadian-kejadian merusak yang disebut sebagai bencana.
Bencana, dari segi waktu terjadinya tergolong atas: pertama, Sudden Onset Disaster: bencana yang terjadi cepat dengan kekuatan merusak yang dasyat. Misalnya: gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, dll. Kedua, Slow Onset Disaster: bencana yang berlangsung dalam skala kecil, dengan akibat merusak yang juga kecil, tapi menjadi penting karena akumulasi kerusakannya yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat.
Dalam perspektif disaster management (DM – penanganan bencana), yang namanya bencana bukan saja kejadian itu sendiri, tapi banyak hal yang terjadi sebelum dan sesudah “kejadian besar”-nya. Si ‘kejadian besar’-nya itu sendiri disebut sebagai keadaan darurat (emergency). Jadi bencana itu dilihat sebagai sebuah siklus, ada tahapan-tahapan dalam penanganan bencana, mulai dari relief (bantuan), rehabilitasi dan rekonstruksi, menuju kesiapan dan mitigasi bencana. Dan penting diingat bahwa dalam setiap tahapnya, harus diintegrasikan perspektif pembangunan sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan terjadi lagi bencana.
Rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kesiapan dan mitigasi, bisa dianggap sebagai suatu kegiatan ‘pembangunan’ normal. Yang berbeda dari penggunaan perspektif DM dalam proses ‘pembagunan’ normal ini, adalah adanya pengetahuan mengenai kerentanan dan ancaman dalam masyarakat pelaku pembangunan.
Dalam perspektif DM, setiap masyarakat punya yang namanya RISIKO BENCANA. Untuk mengetahui risiko bencana dalam masyarakat, dilakukan dengan memetakan ancaman dan kerentanan. Besar kecilnya risiko juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk menghadapi ancaman. Kemampuan ini biasanya disebut kapasitas.
Ancaman adalah kejadian, kebijakan atau kegiatan yang berasal dari luar masyarakat tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya bencana. Kerentanan adalah kondisi masyarakat sendiri, baik sosial, budaya, ideologi, ekonomi, fisik dan geografis yang menyebabkan masyarakat tersebut berpotensi menjadi korban bencana.
Jadi, yang menyebabkan bencana, misalnya banjir di suatu wilayah, bukan sekadar ada hujan terus menerus dalam waktu cukup lama. Tapi pasti ada sesuatu di wilayah itu, atau di wilayah lain, dan di dalam masyarakat itu sendiri yang memungkinkannya. Misalnya ada penggundulan hutan, ada kemacetan sistem drainase, ada kerusakan DAS, ada kemiskinan dalam masyarakat sehingga rumahnya darurat dan gampang dibawa banjir, atau ada ketidakmampuan ekonomi/sosial/ideologi yang menyebabkan masyarakat tidak bisa (mau) pindah ke tempat lain yang tidak rawan banjir, dan banyak kemungkinan lainnya. Jadi ketika ancaman berupa hujan di atas rata-rata bertemu dengan kondisi seperti itu, maka terjadilah kondisi darurat banjir.
Menurut teorinya, bencana tidak perlu terjadi kalau Risiko Bencana bisa dikelola dengan baik. Caranya dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam masyarakat. Dengan begitu pengelolaannya menjadi berkelanjutan, karena yang ditingkatkan adalah kapasitas lokal dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah ‘pembangunan’ bisa dikatakan berperspektif DM, bila dilakukan berdasarkan analisis kerentanan-kapasitas ini. Dan ini lebih efektif dilakukan pada saat tidak sedang terjadi bencana. Sehingga jelas bahwa kegiatan kesiapan dan penanganan bencana lebih baik dilakukan bukan pada saat emergensi atau tidak perlu menunggu emergensi terjadi dulu.
Kita mungkin bisa melihat ancaman apa saja yang kira-kira berpotensi terjadi di suatu wilayah. Apakah gejala alam el nino dan la nina? Atau kebijakan tambang marmer, atau kebijakan HTI? Atau bibit baru yang tidak sesuai dengan kondisi lokal, atau pupuk kimia, atau translok, atau registrasi pengungsi, dll.
Lalu kita lihat apa kondisi dalam masyarakat yang membuat mereka rentan terhadap ancaman tersebut. Apakah jenis tanahnya yang berkapur, atau topografinya yang sangat landai, atau tanaman pangan utamanya yang tidak tahan kekeringan, atau wilayah garapannya yang sudah sangat sempit, atau bibir DAS yang sudah rata, atau hutan yang sudah gundul, dsb.
Alat yang digunakan bisa macam-macam. Alat yang memang dikembangkan dalam perspektif DM adalah CVA (Capacity-Vulnereability Analisys/Analisa Kerentanan-Kapasitas) dan RHM (Risk-Hazard Mapping/Pemetaan Risiko dan Ancaman). Untuk menjalankan alat-alat ini bisa dipakai modifikasi dari teknik-teknik PRA (participatory rural appraisal), misalnya penelusuran sejarah yang dikombinasikan dengan analisis kecenderungan dan perubahan dengan penekanan pada kejadian-kejadian bencana. Dengan penelusuran sejarah kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat, yang mungkin oleh masyarakat sendiri tidak disadari hubungannya dengan kejadian bencana akhir-akhir ini. Dengan kecenderungan dan perubahan kita bisa mengetahui fluktuasi kehidupan masyarakat, sekaligus juga waktu-waktu yang rawan bencana.
Belajar dari Kesalahan
Belajar dari pengalaman dan bercermin dari perspektif di atas, harus diakui bahwa pola respon dan cara pengananan bencana selama ini memang salah, karena berdiri di atas perspektif yang salah – yang memandang bencana sebagai kejadian tiba-tiba yang tidak bisa diprediksi, yang terlepas dari penghidupan dan proses pembangunan.
Belajar dari kesalahan itu, sudah saatnya dikembangkan sebuah perspektif baru yang menjadi landasan respon dan penanganan bencana secara benar. Bencana harus dipandang sebagai sebuah fase dalam satu siklus kehidupan normal manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi keseluruhan kehidupan itu sendiri. Bencana bukan semata peristiwa atau kejadian tiba-tiba (sudden on-set) yang disebabkan oleh alam (natural disaster); tetapi juga yang terjadi perlahan-lahan (slow on-set), sebagai akibat salah urus manusia dalam siklus hidup hariannya (human-made disaster).
Penanganan bencana, karena itu, harus dipahami sebagai deliberate processes – proses yang teratur dan terarah, yang bertujuan mencegah (prevent) terjadinya bencana, dan secara progresif mengurangi dampak serta mengantisipasi risiko bencana yang mungkin terjadi – melalui pengenalan dan pemetaan kondisi risiko kita (risk-analysis), dan mengelola risiko itu secara tepat (management of risk). Dan jangan lupa belajar dari sejarah bencana kita. Satu prinsip yang perlu dicamkan adalah “bencana terjadi karena bencana sebelumnya terlupakan”. Banjir di Kota Renha Larantuka – bukti nyatanya.***
Penulis adalah Koordinator Divisi Informasi, Komunikasi, dan Advokasi
pada Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) NTT, tinggal di Kupang
gisi buruk melanda ntt
FORUM KESIAPAN DAN PENANGANAN BENCANA BENCANA
FKPB – KUPANG - NTT
JL. MANDIRI II NO.5 KELURAHAN PASIR PAJANG , KOTA KUPANG - NTT 85227
SIARAN PERS
No: 01/BE_FKPB/VI/05
RAWAN PANGAN DAN BUSUNG LAPAR, AKIBAT LEMAHNYA STRATEGI PEMBANGUNAN
Beberapa minggu terakhir ini, media massa cetak dan elektronik menurunkan berita tentang rawan pangan dan busung lapar yang melanda NTT. Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi NTT (PK,31/5) tahun 2005 , tercatat status gisi buruk 9.137 orang, gisi kurang 43.402 dan busung lapar (marasmus) 53 orang. Bila diperinci per kabupaten, penderita gisi kurang ditempati kabupaten TTS dengan jumlah penderita 11.368 orang. Untuk gisi buruk jumlah penderita tertinggi 2.285, juga masih dipegang oleh Kabupaten TTS. Penderita busung lapar ditempati oleh Kabupaten TTU dengan jumlah penderita 22 orang. Total penderita busung lapar 45 orang dan gisi buruk 8.218 orang untuk 12 Kabupaten di NTT. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT, dr. Stef Bria Seran (PK, 7/6) memprediksikan bahwa ada 11.015 Balita terancam busung lapar dari total 463.370 balita di NTT bila KLB saat ini tidak ditangani dengan serius.
Kasus kurang gisi bukan berita baru. Kasus – kasus seperti ini sudah berlangsung lama. Dalam catatan chatolic relief service (CRS) Kupang, dalam rentang waktu tahun 2001-2002, total rata – rata penderita malnutrisi 31,20 %. Ini berarti bahwa kondisi malnutrisi sudah dikategorikan keadaan buruk/emergency. Standar badan kesehatan dunia (WHO) memakai standar di atas 30 % malnutrisi sudah dikategorikan keadaan buruk/ emergency.
Dari hasil penilaian rawan pangan dan Gisi yang dilakukakan FKPB di 4 Desa di Kabupaten Belu, pada bulan Mei 2005 ditemukan bahwa angka gisi kurang setiap Desa rata – rata 10-20 orang dan gisi buruk 2-3 orang /desa. Semua data dan informasi di atas tentu sangat menyedihkan kita semua, ketika pemerintah dan rakyat NTT berusaha membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama lebih kurang 55 tahun.
Padahal, jauh hari sebelum KLB Kurang Gisi dan busung lapar mencuat ke permukaan, Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah membentuk Dewan Ketahanan Pangan, dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan ketersediaan pangan dan Gisi di wilayah NTT. Dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan NTT yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dari 13 Kabupaten se- NTT di Hotel Sasando Kupang tanggal 18-19 Juli 2002, Salah satu butir usulan yang diperbincangkan dengan serius adalah masih minimnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat NTT, sehingga membawa dampak terhadap kontribusi zat gizi yang dibutuhkan. Persoalan pangan dan gisi dijadikan rencana aksi ketahanan pangan propinsi NTT, dengan diharuskannya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan. Ini berarti Pemerintah Daerah secara sadar dan serius telah melakukan penanganan pangan dan gisi. Tetapi kenyataannya kita menuai angka – angka kegagalan yang begitu fantastis.
Angka –angka kegagalan di atas sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang kita hadapi setiap hari, baik melalui media massa maupun kenyataan di lapangan. Ini menunjukkan potret buruk kebijakan pembangunan di Bumi Flobamora tercinta ini. Di satu sisi kita mendapatkan kerentanan yang begitu besar terjadi dalam masyarakat yang melanggengkan kemiskinan, tetapi disisi lain setiap daerah berlomba membeli kendaraan dinas dengan harga yang begitu tinggi, tunjangan eksekutif dan legeslatif yang terus naik (baik resmi maupun tidak resmi). Kondisi ini menyedihkan memang, bila ditambah dengan kasus-kasus korupsi di setiap instansi yang terus menggurita, sehingga penyelesaiannya memakan waktu lama.
Dalam manajemen resiko bencana, program pembangunan seharusnya diarahkan untuk bagaimana meminimalisir resiko bencana yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pembangunan, sehingga masyarakat semakin dikuatkan ketika berhadapan dengan sebuah ancaman. Tetapi konsep pembangunan yang ditawarkan semata-mata menjadikan masyarakat tidak berdaya ketika berhadapan dengan sebuah ancaman. Busung lapar dan rawan pangan adalah bukti nyata dari semua yang kita lakukan.
Busung lapar dan rawan pangan terjadi karena manejemen penanganan bencana di bidang kesehatan dan pangan tidak berjalan. Seharusya bila instansi terkait jauh –jauh hari sudah memiliki program mitigasi yang serius ( pelayanan kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, proses penyadaran, ketahanan pangan dan gisi ) dan kesiapsiagaan (membangun sistim peringatan dini, prosedur penanganan cepat, sistim informasi yang akurat) – niscaya kejadian luar biasa (KLB) seperti sekarang ini tidak sampai terjadi.
Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang, tidak kaget dengan berita – berita yang diturunkan media massa tentang rawan pangan dan kurang gisi, karena bila melihat sejarah penanganan bencana yang dilakukan selama ini, memang rawan pangan dan gisi buruk pasti dialami masyarakat saat ini dan mungkin nanti. Bahkan akan lebih parah lagi bila manajemen bencana yang diterapkan selama ini tidak diubah.
FKPB mencatat, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, penanganan situasi emergency pada semua level bencana hanya menjawab kebutuhan sesaat. Pada situasi emergency yang dilakukan hanyalah dengan mengangarkan sebanyak mungkin dana untuk mendatangkan beras, makanan instant yang bernilai gisi tinggi, program raskin, padat karya pangan dan masih banyak program atas nama kemanusiaan, dalam beberapa bulan, kemudian berhenti..
Hal lain lagi yang dipotret selama ini adalah pos pelayanan terpadu (posyandu). Posyandu akan kebanjiran anak – anak bila di posyandu tersedia beras, susu, kacang hijau dan lain –lain untuk dibagikan. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan sangat besar, sehingga ketika di posyandu tidak tersedia lagi bantuan, maka posyandu akan kembali sepi. Belum lagi karena topografi wilayah yang bergunung – gunung dan jauh dari akses informasi, menyebabkan petugas kesehatan tidak betah tinggal di desa. (contoh kasus campak 3 Desa di Kabupaten Alor 2004)
Dari paparan di atas, Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang, menyimpulkan bahwa telah terjadi “salah urus” dalam proses pembangunan selama ini, karena itu untuk mengatasi masalah ini, FKPB memberikan beberapa rekomendasi:
1. Jangka Pendek
· Karena Busug Lapar sudah pada taraf emergensi, karena itu pelbagai bantuan untuk memulihkan kondisi ini tetap diberikan, tetapi selau dalam perspektif pemberdayaan.
· Koordinasi penanganan KLB perlu diperketat dengan mekanisme yang tepat, sehingga bantuan pangan bergizi dan obat-obatan kepada penderita Busung Lapar tidak menguap dan tumpang tindih.
2. Jangka panjang
Sudah sangat mendesak dilakukan upaya preventif
· Integrasi Perspektif Disaster Risk Manajemen dalam pembangunan, khususnya pembangunan ketahanan pangan.
· Ke depan, Ketahanan Pangan harus menjadi strategi utama dalam Pembangunan NTT ; dengan kata lain ketahanan pangan menjadi pintu masuk, sekaligus tujuan pembangunan NTT
· Ketahanan pangan menjadi indicator dalam mengukur keberhasilan pembangunan di semua kabupaten di NTT.
Kupang, 4 April 2005
Hormat kami
JUS NAKMOFA
Accting Coord. FKPB
FKPB – KUPANG - NTT
JL. MANDIRI II NO.5 KELURAHAN PASIR PAJANG , KOTA KUPANG - NTT 85227
SIARAN PERS
No: 01/BE_FKPB/VI/05
RAWAN PANGAN DAN BUSUNG LAPAR, AKIBAT LEMAHNYA STRATEGI PEMBANGUNAN
Beberapa minggu terakhir ini, media massa cetak dan elektronik menurunkan berita tentang rawan pangan dan busung lapar yang melanda NTT. Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi NTT (PK,31/5) tahun 2005 , tercatat status gisi buruk 9.137 orang, gisi kurang 43.402 dan busung lapar (marasmus) 53 orang. Bila diperinci per kabupaten, penderita gisi kurang ditempati kabupaten TTS dengan jumlah penderita 11.368 orang. Untuk gisi buruk jumlah penderita tertinggi 2.285, juga masih dipegang oleh Kabupaten TTS. Penderita busung lapar ditempati oleh Kabupaten TTU dengan jumlah penderita 22 orang. Total penderita busung lapar 45 orang dan gisi buruk 8.218 orang untuk 12 Kabupaten di NTT. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT, dr. Stef Bria Seran (PK, 7/6) memprediksikan bahwa ada 11.015 Balita terancam busung lapar dari total 463.370 balita di NTT bila KLB saat ini tidak ditangani dengan serius.
Kasus kurang gisi bukan berita baru. Kasus – kasus seperti ini sudah berlangsung lama. Dalam catatan chatolic relief service (CRS) Kupang, dalam rentang waktu tahun 2001-2002, total rata – rata penderita malnutrisi 31,20 %. Ini berarti bahwa kondisi malnutrisi sudah dikategorikan keadaan buruk/emergency. Standar badan kesehatan dunia (WHO) memakai standar di atas 30 % malnutrisi sudah dikategorikan keadaan buruk/ emergency.
Dari hasil penilaian rawan pangan dan Gisi yang dilakukakan FKPB di 4 Desa di Kabupaten Belu, pada bulan Mei 2005 ditemukan bahwa angka gisi kurang setiap Desa rata – rata 10-20 orang dan gisi buruk 2-3 orang /desa. Semua data dan informasi di atas tentu sangat menyedihkan kita semua, ketika pemerintah dan rakyat NTT berusaha membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama lebih kurang 55 tahun.
Padahal, jauh hari sebelum KLB Kurang Gisi dan busung lapar mencuat ke permukaan, Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah membentuk Dewan Ketahanan Pangan, dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan ketersediaan pangan dan Gisi di wilayah NTT. Dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan NTT yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dari 13 Kabupaten se- NTT di Hotel Sasando Kupang tanggal 18-19 Juli 2002, Salah satu butir usulan yang diperbincangkan dengan serius adalah masih minimnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat NTT, sehingga membawa dampak terhadap kontribusi zat gizi yang dibutuhkan. Persoalan pangan dan gisi dijadikan rencana aksi ketahanan pangan propinsi NTT, dengan diharuskannya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan. Ini berarti Pemerintah Daerah secara sadar dan serius telah melakukan penanganan pangan dan gisi. Tetapi kenyataannya kita menuai angka – angka kegagalan yang begitu fantastis.
Angka –angka kegagalan di atas sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang kita hadapi setiap hari, baik melalui media massa maupun kenyataan di lapangan. Ini menunjukkan potret buruk kebijakan pembangunan di Bumi Flobamora tercinta ini. Di satu sisi kita mendapatkan kerentanan yang begitu besar terjadi dalam masyarakat yang melanggengkan kemiskinan, tetapi disisi lain setiap daerah berlomba membeli kendaraan dinas dengan harga yang begitu tinggi, tunjangan eksekutif dan legeslatif yang terus naik (baik resmi maupun tidak resmi). Kondisi ini menyedihkan memang, bila ditambah dengan kasus-kasus korupsi di setiap instansi yang terus menggurita, sehingga penyelesaiannya memakan waktu lama.
Dalam manajemen resiko bencana, program pembangunan seharusnya diarahkan untuk bagaimana meminimalisir resiko bencana yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pembangunan, sehingga masyarakat semakin dikuatkan ketika berhadapan dengan sebuah ancaman. Tetapi konsep pembangunan yang ditawarkan semata-mata menjadikan masyarakat tidak berdaya ketika berhadapan dengan sebuah ancaman. Busung lapar dan rawan pangan adalah bukti nyata dari semua yang kita lakukan.
Busung lapar dan rawan pangan terjadi karena manejemen penanganan bencana di bidang kesehatan dan pangan tidak berjalan. Seharusya bila instansi terkait jauh –jauh hari sudah memiliki program mitigasi yang serius ( pelayanan kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, proses penyadaran, ketahanan pangan dan gisi ) dan kesiapsiagaan (membangun sistim peringatan dini, prosedur penanganan cepat, sistim informasi yang akurat) – niscaya kejadian luar biasa (KLB) seperti sekarang ini tidak sampai terjadi.
Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang, tidak kaget dengan berita – berita yang diturunkan media massa tentang rawan pangan dan kurang gisi, karena bila melihat sejarah penanganan bencana yang dilakukan selama ini, memang rawan pangan dan gisi buruk pasti dialami masyarakat saat ini dan mungkin nanti. Bahkan akan lebih parah lagi bila manajemen bencana yang diterapkan selama ini tidak diubah.
FKPB mencatat, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, penanganan situasi emergency pada semua level bencana hanya menjawab kebutuhan sesaat. Pada situasi emergency yang dilakukan hanyalah dengan mengangarkan sebanyak mungkin dana untuk mendatangkan beras, makanan instant yang bernilai gisi tinggi, program raskin, padat karya pangan dan masih banyak program atas nama kemanusiaan, dalam beberapa bulan, kemudian berhenti..
Hal lain lagi yang dipotret selama ini adalah pos pelayanan terpadu (posyandu). Posyandu akan kebanjiran anak – anak bila di posyandu tersedia beras, susu, kacang hijau dan lain –lain untuk dibagikan. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan sangat besar, sehingga ketika di posyandu tidak tersedia lagi bantuan, maka posyandu akan kembali sepi. Belum lagi karena topografi wilayah yang bergunung – gunung dan jauh dari akses informasi, menyebabkan petugas kesehatan tidak betah tinggal di desa. (contoh kasus campak 3 Desa di Kabupaten Alor 2004)
Dari paparan di atas, Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang, menyimpulkan bahwa telah terjadi “salah urus” dalam proses pembangunan selama ini, karena itu untuk mengatasi masalah ini, FKPB memberikan beberapa rekomendasi:
1. Jangka Pendek
· Karena Busug Lapar sudah pada taraf emergensi, karena itu pelbagai bantuan untuk memulihkan kondisi ini tetap diberikan, tetapi selau dalam perspektif pemberdayaan.
· Koordinasi penanganan KLB perlu diperketat dengan mekanisme yang tepat, sehingga bantuan pangan bergizi dan obat-obatan kepada penderita Busung Lapar tidak menguap dan tumpang tindih.
2. Jangka panjang
Sudah sangat mendesak dilakukan upaya preventif
· Integrasi Perspektif Disaster Risk Manajemen dalam pembangunan, khususnya pembangunan ketahanan pangan.
· Ke depan, Ketahanan Pangan harus menjadi strategi utama dalam Pembangunan NTT ; dengan kata lain ketahanan pangan menjadi pintu masuk, sekaligus tujuan pembangunan NTT
· Ketahanan pangan menjadi indicator dalam mengukur keberhasilan pembangunan di semua kabupaten di NTT.
Kupang, 4 April 2005
Hormat kami
JUS NAKMOFA
Accting Coord. FKPB
gempa alor 2004
LAPORAN SITUASI ALOR
KONDISI UMUM
Jenis Bencana: Gempa Bumi, berkekuatan 6, 4 SR
Waktu kejadian: 26 Nopember 2004 Pukul 03.
Lokasi : Kabupaten Alor, Propinsi NTT
Kompas, 13 Nopember 2004
Kondisi umum.
Kabupaten Alor terdiri dari 9 Kecamatan .Jumlah penduduk 168.000 jiwa, yang tersebar di 15 pulau. Pada bulan Oktober lalu wilayah tersebut didera wabah penyakit campak yang merenggut 26 orang bayi dan Balita. Penanganan terhadap wabah tersebut belum tuntas muncul bencana berikutnya dengan korban jiwa dan harta benda yang banyak. Gempa dengan kekuatan 6, 4 SR mengguncang kabupaten itu.
Menurut Laporan dari Kepala stasiun Geofisika Kupang, gempa tersebut berpusat di titik 8,17 derajat Lintang Selatan dan 124,82 Bujur Timur atau 37 kilometer Timur Kalabahi, di kedalaman 33 kilometer. Namun pusat data Seismologi dunia di Denver menyebutkan Gempa itu berkekuatan 7,3 SR dan masih terjadi gempa susulan.
Menurut infromasi BMG wilayah III di Tuban - Badung yang membawahi Bali dan NTT bahwa getaran gempa Alor dapat dirasakan sampai di Timor Leste, Maumere –Flores, dan Waingapu –Sumba. Alat Seismograf di Tuban mencatat 16-17 gempa kecil sebelum guncangan dasyat.
Dampak :
I. Korban Manusia
1. Korban yang meninggal: 16 orang ( 2 orang dari Teluk Mutiara, Alor Tengah Utara 4 orang, Alor Timur Laut 8 orang, Alor Timur 1 orang, Pantar 1 orang.
2. 65 orang luka berat rawat inap di halaman rumah sakit umum dan korban yang lain dirawat di Maritaing dan Bukapiting
3. 1.222 rumah penduduk rusak total, berat dan ringan
II. Korban fasilitas Publik
1. Tembok pelabuhan roboh sepanjang 100 m
2. Jalan raya antara Maritaing dan Kalabahi putus di Sibone 20 km dan rusak sekitar 98 km
3. Tembok bangunan PLN Rusak parah
4. Sekitar 90 % rumah/bangunan di kota itu rusak
5. Tembok pengaman di belakang penjara rusak berat.
6. Air laut naik kedaratan (tsunami) 150 m
7. Landasan pacu bandara Kalabahi retak dan terbelah
8. Komunikasi telepon Seluler terganggu
Bantuan:
Pos Kupang, 17 Nopember 2004
Kondisi umum.
Hingga Selasa 16 /11 gempa susulan masih terasa.dalam sehari terjadi belasan kali gempa susulan dengan kekuatan yang bervariasi.kondisi tersebut membuat masyarakat cemas dan memilih tidur di bawah tenda darurat.Koordinator BMG menghimbau agar warga tetap waspada. Berdasarkan data Seismograf yang di pasang di posko penanggulangan bencana gempa Kalabahi pada tanggal 13-15 nopember 2004 sudah terjadi 711 kali gempa. Dari jumlah itu yang getarannya terasa sebanyak 101 kali gempa susulan dengan intensitas I-IV MMI. Sementara gempa yang tidak dirasakan getarannya sebanyak 610 kali.Gempa susulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 nopmeber 2004 terjadi sebanyak 225 kali dan yang terasa getaran sebanyak 53 kali. Pada hari minggu tanggal 14 Nopmeber 2004 terjadi 232 kali dan yang terasa getarannya sebanyak 30 kali dengan kekuatan I-IV MMI . Pada senin 15/11 2004 terjadi 225 kali dan dirasakan sebanyak 19 kali dengan intensitas I-IV MMI.
Dampak.
Jumlah korban Manusia bertambah yaitu:
Korban yang tewas paling banyak dari wilayah kecamatan Alor Timur Laut sebanyak 11 orang, luka berat 64 orang , luka ringan 18 orang
Kecamatan Alor Tengah Utara, korban tewas 7 orang , Luka berat 33 orang, luka ringan 45 orang
Kecamatan Teluk Mutiara, korban tewas 5 orang, luka berat 19 orang, luka ringan 43 orang.
Kecamatan Alor Barat Daya , korban tewas 1 orang
Kecamatan Pantar, korban tewas 1 orang
Korban meninggal 26 orang ( 22 orang sedang dirawat secara intensif di RSUD Alor.
3 orang korban luka berat yang di Evakuasi yaitu: Martha Maulana (90) warga ds. Taromana, kec. Alor Timur Laut, Albertha Wokol (55) warga ds. Kamot, kec. Alor Timur Laut, Magdalena Mauleta (61) Warga Ds. Tueng, Kec. Alor Tengah Utara.
Jadi keseluruhan korban manusia akibat gempa tersebut adalah:
korban yang tewas: 26 orang
2. korban luka Berat 156 orang
korban luka ringan 138 orang
Kerusakan bangunan:
Rumah penduduk: 3.883 unit rusak ringan
3.733 unit rumah rusak berat
781 unit rumah hancur
38 gedung Pemerintah rusak ringan
87 gedung pemerintah rusak berat
7 gedung pemerintah hancur
116 tempat ibadah rusak berat
48 gedung Sekolah rusak.
Bantuan:
1.Pemerintah pusat pada tanggal 15/11 2004 , uang sebesar 1 Miliar terdiri dari
Bakornas , uang Rp. 500 juta
Depsos, uang Rp. 500 juta
Depkes Bantuan obat-obatan
PU ( dana tak terbatas ) akan merehabilitasi semua ruas jalan yang rusak, sekolah, Kantor pemerintah, dan rumah penduduk (setelah pendataan).
Anggota DPR RI Victor Laiskodat dari NTT uang tunai Rp. 100 juta
Bantuan Terpal.
TNI angkatan Laut bantuan kesehatan dengan membangun RS terapung yang melibatkan 25 –50. Staf kesehatan Marinir pada tanggal 20-22 Nopember 2004.
Kompas, 17 Nopember 2004
Warga Kabupaten Alor membutuhkan bantuan logistik, berupa terpal, makanan dan obat-obatan yang cepat namun kondisi ruas jalan dan jembatan yang putus mengakibatkan distribusi bantuan terhambat. Menurut Kompas korban manusia hingga tanggal 17 Nopember 2004 :
Meninggal 25 orang
Korban luka-luka 252 dir awat di pos-pos kesehatan.
Korban luka berat 22 orang luka berat dirawat di tenda RSUD Alor
Data Satkorlak yang di Kuti oleh harian Kompas:
Korban meninnggal dunia 26 orang
118 luka berat
119 luka ringan
115 rumah rusak total
4.000 rumah rusak berat
3.872 rumah rusak ringan.
158 Rumah ibadah rusak ringan dan total
124 gedung rusak
112 sekolah rusak ringan, berat dan total
Bantuan:
Mensos uang tunai Rp. 500 juta,
Menkes uang tunai Rp. 50 juta, Bantuan obat-obatan dan Antibiotik, Alat medis seberat 1 ton, 1,5 ton makanan pengganti ASI
2 orang Anggota DPR RI Rp. 100 juta.
Depsos 55 ton beras.
Bantuan yang diterima oleh SATLAK PBP Alor berupa:
- Beras 10,5 ton
- 408 lembar terpal
- 815 dus mie instan
- 291 dos air mineral
- 41 koli obat-obatan
- (11) koli dari Depkes
- 101 kantong darah dari PMI
- 500 terpal dari Federasi Palang Merah dan bulan sabit Merah International sudah didistribusikan dan masih 500 lembar.
Pos Kupang, 18 Nopember 2004
Dampak Bencana Gempa Alor samapi tanggal 18 Nopember 2004:
4.100 meter jalan
Jembatan
No
Jenis Bangunan
Jenis Bangunan
Jumlah
Rsk Total
Rsk Berat
Rsk Ringan
Rumah Pdkk
4.724
4.203
4.836
13.790
Gdng Sekolah
63
98
75
236
Gdng Kantor
130
153
117
400
Rmh ibadah
161
143
60
364
Sumber : Data Satkorlak NTT
Bantuan:
Tim teknis dari Kimpraswil propinsi untuk melakukan upaya penanggulangan terutama untuk jalur utama, sehingga jalur utama Kalabahi - Maritaing yang putus sudah dibuka kembali namun baru kendara kecil yang bisa melewati jalan tersebut.
Pendistribusian bahan pangan dan obat-obatan
Kendala:
Bantuan tidak bisa disalurkan ke berapa kecamatan kerena medannya sulit dan jalannya rusak diguncang gempa bumi:
- Alor Timur Laut, Alor Tengah Utara, Alor Selatan
- ATL : Ds. Pido dan Kenari
- ATU : Ds. Tangwai dan Lakwati
- Alsel : Ds. Lela, Sidabui,Sidapui, Koneman
KONDISI UMUM
Jenis Bencana: Gempa Bumi, berkekuatan 6, 4 SR
Waktu kejadian: 26 Nopember 2004 Pukul 03.
Lokasi : Kabupaten Alor, Propinsi NTT
Kompas, 13 Nopember 2004
Kondisi umum.
Kabupaten Alor terdiri dari 9 Kecamatan .Jumlah penduduk 168.000 jiwa, yang tersebar di 15 pulau. Pada bulan Oktober lalu wilayah tersebut didera wabah penyakit campak yang merenggut 26 orang bayi dan Balita. Penanganan terhadap wabah tersebut belum tuntas muncul bencana berikutnya dengan korban jiwa dan harta benda yang banyak. Gempa dengan kekuatan 6, 4 SR mengguncang kabupaten itu.
Menurut Laporan dari Kepala stasiun Geofisika Kupang, gempa tersebut berpusat di titik 8,17 derajat Lintang Selatan dan 124,82 Bujur Timur atau 37 kilometer Timur Kalabahi, di kedalaman 33 kilometer. Namun pusat data Seismologi dunia di Denver menyebutkan Gempa itu berkekuatan 7,3 SR dan masih terjadi gempa susulan.
Menurut infromasi BMG wilayah III di Tuban - Badung yang membawahi Bali dan NTT bahwa getaran gempa Alor dapat dirasakan sampai di Timor Leste, Maumere –Flores, dan Waingapu –Sumba. Alat Seismograf di Tuban mencatat 16-17 gempa kecil sebelum guncangan dasyat.
Dampak :
I. Korban Manusia
1. Korban yang meninggal: 16 orang ( 2 orang dari Teluk Mutiara, Alor Tengah Utara 4 orang, Alor Timur Laut 8 orang, Alor Timur 1 orang, Pantar 1 orang.
2. 65 orang luka berat rawat inap di halaman rumah sakit umum dan korban yang lain dirawat di Maritaing dan Bukapiting
3. 1.222 rumah penduduk rusak total, berat dan ringan
II. Korban fasilitas Publik
1. Tembok pelabuhan roboh sepanjang 100 m
2. Jalan raya antara Maritaing dan Kalabahi putus di Sibone 20 km dan rusak sekitar 98 km
3. Tembok bangunan PLN Rusak parah
4. Sekitar 90 % rumah/bangunan di kota itu rusak
5. Tembok pengaman di belakang penjara rusak berat.
6. Air laut naik kedaratan (tsunami) 150 m
7. Landasan pacu bandara Kalabahi retak dan terbelah
8. Komunikasi telepon Seluler terganggu
Bantuan:
Pos Kupang, 17 Nopember 2004
Kondisi umum.
Hingga Selasa 16 /11 gempa susulan masih terasa.dalam sehari terjadi belasan kali gempa susulan dengan kekuatan yang bervariasi.kondisi tersebut membuat masyarakat cemas dan memilih tidur di bawah tenda darurat.Koordinator BMG menghimbau agar warga tetap waspada. Berdasarkan data Seismograf yang di pasang di posko penanggulangan bencana gempa Kalabahi pada tanggal 13-15 nopember 2004 sudah terjadi 711 kali gempa. Dari jumlah itu yang getarannya terasa sebanyak 101 kali gempa susulan dengan intensitas I-IV MMI. Sementara gempa yang tidak dirasakan getarannya sebanyak 610 kali.Gempa susulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 nopmeber 2004 terjadi sebanyak 225 kali dan yang terasa getaran sebanyak 53 kali. Pada hari minggu tanggal 14 Nopmeber 2004 terjadi 232 kali dan yang terasa getarannya sebanyak 30 kali dengan kekuatan I-IV MMI . Pada senin 15/11 2004 terjadi 225 kali dan dirasakan sebanyak 19 kali dengan intensitas I-IV MMI.
Dampak.
Jumlah korban Manusia bertambah yaitu:
Korban yang tewas paling banyak dari wilayah kecamatan Alor Timur Laut sebanyak 11 orang, luka berat 64 orang , luka ringan 18 orang
Kecamatan Alor Tengah Utara, korban tewas 7 orang , Luka berat 33 orang, luka ringan 45 orang
Kecamatan Teluk Mutiara, korban tewas 5 orang, luka berat 19 orang, luka ringan 43 orang.
Kecamatan Alor Barat Daya , korban tewas 1 orang
Kecamatan Pantar, korban tewas 1 orang
Korban meninggal 26 orang ( 22 orang sedang dirawat secara intensif di RSUD Alor.
3 orang korban luka berat yang di Evakuasi yaitu: Martha Maulana (90) warga ds. Taromana, kec. Alor Timur Laut, Albertha Wokol (55) warga ds. Kamot, kec. Alor Timur Laut, Magdalena Mauleta (61) Warga Ds. Tueng, Kec. Alor Tengah Utara.
Jadi keseluruhan korban manusia akibat gempa tersebut adalah:
korban yang tewas: 26 orang
2. korban luka Berat 156 orang
korban luka ringan 138 orang
Kerusakan bangunan:
Rumah penduduk: 3.883 unit rusak ringan
3.733 unit rumah rusak berat
781 unit rumah hancur
38 gedung Pemerintah rusak ringan
87 gedung pemerintah rusak berat
7 gedung pemerintah hancur
116 tempat ibadah rusak berat
48 gedung Sekolah rusak.
Bantuan:
1.Pemerintah pusat pada tanggal 15/11 2004 , uang sebesar 1 Miliar terdiri dari
Bakornas , uang Rp. 500 juta
Depsos, uang Rp. 500 juta
Depkes Bantuan obat-obatan
PU ( dana tak terbatas ) akan merehabilitasi semua ruas jalan yang rusak, sekolah, Kantor pemerintah, dan rumah penduduk (setelah pendataan).
Anggota DPR RI Victor Laiskodat dari NTT uang tunai Rp. 100 juta
Bantuan Terpal.
TNI angkatan Laut bantuan kesehatan dengan membangun RS terapung yang melibatkan 25 –50. Staf kesehatan Marinir pada tanggal 20-22 Nopember 2004.
Kompas, 17 Nopember 2004
Warga Kabupaten Alor membutuhkan bantuan logistik, berupa terpal, makanan dan obat-obatan yang cepat namun kondisi ruas jalan dan jembatan yang putus mengakibatkan distribusi bantuan terhambat. Menurut Kompas korban manusia hingga tanggal 17 Nopember 2004 :
Meninggal 25 orang
Korban luka-luka 252 dir awat di pos-pos kesehatan.
Korban luka berat 22 orang luka berat dirawat di tenda RSUD Alor
Data Satkorlak yang di Kuti oleh harian Kompas:
Korban meninnggal dunia 26 orang
118 luka berat
119 luka ringan
115 rumah rusak total
4.000 rumah rusak berat
3.872 rumah rusak ringan.
158 Rumah ibadah rusak ringan dan total
124 gedung rusak
112 sekolah rusak ringan, berat dan total
Bantuan:
Mensos uang tunai Rp. 500 juta,
Menkes uang tunai Rp. 50 juta, Bantuan obat-obatan dan Antibiotik, Alat medis seberat 1 ton, 1,5 ton makanan pengganti ASI
2 orang Anggota DPR RI Rp. 100 juta.
Depsos 55 ton beras.
Bantuan yang diterima oleh SATLAK PBP Alor berupa:
- Beras 10,5 ton
- 408 lembar terpal
- 815 dus mie instan
- 291 dos air mineral
- 41 koli obat-obatan
- (11) koli dari Depkes
- 101 kantong darah dari PMI
- 500 terpal dari Federasi Palang Merah dan bulan sabit Merah International sudah didistribusikan dan masih 500 lembar.
Pos Kupang, 18 Nopember 2004
Dampak Bencana Gempa Alor samapi tanggal 18 Nopember 2004:
4.100 meter jalan
Jembatan
No
Jenis Bangunan
Jenis Bangunan
Jumlah
Rsk Total
Rsk Berat
Rsk Ringan
Rumah Pdkk
4.724
4.203
4.836
13.790
Gdng Sekolah
63
98
75
236
Gdng Kantor
130
153
117
400
Rmh ibadah
161
143
60
364
Sumber : Data Satkorlak NTT
Bantuan:
Tim teknis dari Kimpraswil propinsi untuk melakukan upaya penanggulangan terutama untuk jalur utama, sehingga jalur utama Kalabahi - Maritaing yang putus sudah dibuka kembali namun baru kendara kecil yang bisa melewati jalan tersebut.
Pendistribusian bahan pangan dan obat-obatan
Kendala:
Bantuan tidak bisa disalurkan ke berapa kecamatan kerena medannya sulit dan jalannya rusak diguncang gempa bumi:
- Alor Timur Laut, Alor Tengah Utara, Alor Selatan
- ATL : Ds. Pido dan Kenari
- ATU : Ds. Tangwai dan Lakwati
- Alsel : Ds. Lela, Sidabui,Sidapui, Koneman
laporan bupati ngada
L A P O R A N
DAMPAK BENCANA KEKERINGAN DAN KLB BUSUNG LAPAR DI KABUPATEN NGADA
I. D A S A RSurat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor B/127/Menko Kesra/VI/2005 tanggal 3 Juni 2005 dan Surat Gubernur NTT Nomor Binsos 365/08/2005 tanggal 1 Juni 2005.
II. L A T A R B E L A K A N G
Pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga baik dalam hal jumlah, mutu dan aman dikonsumsi merupakan hal yang urgen dalam membangun basis ketahanan pangan yang kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan Nasional.
Dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi tersebut banyak kendala yang dihadapi khususnya dalam usaha peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian, disamping itu kondisi iklim yang tidak menentu berupa kekeringan panjang antara bulan Januari sampai dengan awal Juni 2005 yang menyebabkan kematian dan kerusakan tanaman. Oleh karena itu konsekuensi langsung dari akibat tersebut yaitu adanya kehilangan hasil Pertanian tanaman Pangan sebagai makanan pokok masyarakat yang berdampak pula pada memburuknya kesehatan Balita dan Ibu hamil.
Mendasari permasalahan tersebut di atas, melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi Pemerintah berupaya mencari solusi penanganan baik terhadap dampak kekeringan maupun bagi Balita Kurang Gizi dan Ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) secara dini melalui upaya koordinasi secara menyeluruh dengan berbagai Instansi dan didukung dengan dana APBD Kabupaten serta partisipasi aktif masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut.
III. GAMBARAN UMUM BENCANA KEKERINGAN
DAN KLB BUSUNG LAPAR
A. BENCANA KEKERINGAN.
Potensi lahan pertanian di kabupaten Ngada dapat digambarkan sebagai berikut :
Luas Lahan Basah : 14.947,23 Ha
Luas Lahan Kering : 133.517,72 Ha;
Luas lahan fungsional sebesar :
Lahan basah : 9.187,85 Ha
Lahan kering : 59.156,93 Ha
· Padi Sawah :
Luas tanam : 8.031 Ha
Luas panen : 6.889,68 Ha
Produksi : 23.061,64 ton
· Padi Ladang :
Luas tanam : 4.083,97 Ha
Luas panen : 3.991,50 Ha
Produksi : 7.284,33 ton
· Jagung :
Luas tanam : 15.258,89 Ha
Gagal panen : 3.725,75 Ha
Luas panen : 10.379,826 Ha
Produksi : 24.911,58 ton
Kebutuhan Lain-lain (15%) : 3.736,74 Ton
Equivalen Beras : 21.174,84 Ton.
· Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo s/d Mei 2005 sebanyak : 30.345,97 ton .
· Jumlah Beras yang tersedia (Rendemen 65 % ) = 16.766,17 ton;
· Jumlah produksi beras 16.766,17 ton jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 240.012 jiwa, maka untuk konsumsi selama 6 bulan pertama diperlukan 12.430,2 ton beras;
· Jumlah beras yang tersedia setelah dikurangi dengan jumlah yang telah konsumsi penduduk maka diperkirakan stok beras sebanyak 4.335,97 ton;
· Dari ketersediaan pangan tersebut penyebarannya tidak merata mengakibatkan ada kecamatan yang mengalami kekurangan pangan;
· Lahan yang mengalami kekeringan seluas 4.674,78 ha (11,71 %) dan jika dirinci sesuai jenis bencana alam sebagai berikut :
o Luas lahan kekeringan : 2.137 Ha
o Luas lahan puso : 1.628,77 Ha yang tersebar di 9 Kecamatan dan 69 Desa dengan rincian :
Q Tingkat Resiko Tinggi 24 Desa (data terlampir)
Q Tingkat Resiko Sedang 15 Desa (data terlampir)
Q Tingkat Resiko Ringan 24 Desa dan
Q Tingkat Resiko Aman 6 Desa
· Dari ketersediaan pangan tersebut penyebarannya tidak merata mengakibatkan ada kecamatan yang mengalami kekurangan pangan;
· Dampak kekeringan mengakibatkan gagal panen lahan padi sawah dan padi ladang seluas 1.233,9 ha atau 4.195,3 ton.
· Kebutuhan riil bagi 39 Desa (7.335 KK) rawan pangan dengan asumsi tiap KK mendapat 10 Kg selama 6 bulan = 440,1 Ton atau Rp. 1.210.275.000,-
· Intervensi Pemda jangka pendek berupa bantuan beras bagi 7.335 KK yang terkena dampak kekeringan sebanyak 73,35 Ton ( 7.335 KK x 10 Kg x 1 bulan).
· Kekurangan yang diharapkan dari bantuan Propinsi sebanyak 366,75 Ton atau Rp. 1.008.562.500,-
B. KONDISI KESEHATAN BALITA DAN IBU HAMIL
Ø Jumlah Balita : 27.162 anak
Ø Jumlah Balita yang terdaftar dan memiliki KMS : 27.096 orang
Ø Jumlah Balita yang tertimbang : 18.364 orang atau 67,6 % dari jumlah Balita.
Ø Jumlah Balita yang naik berat badannya : 11.839 orang
Ø Jumlah Ibu Hamil : 6.519 orang yang menderita Kekurangan Energi kronik (KEK) sebanyak 296 orang (data penyebaran terlampir).
Ø Kondisi Gizi Balita dari Balita yang ditimbang:
* Gizi Baik : 14.519 orang ( 79,07 %)
* Gizi Kurang : 3.715 orang (20,23 %)
* Gizi Buruk : 130 orang (0,7 %)
Ø Jumlah Balita yang tidak ditimbang di Posyandu 8.798 orang sehingga Balita-balita tersebut tidak dapat diketahui kondisi gizinya.
Ø Gambaran Balita Gizi Buruk terlampir.
Ø Jumlah Balita yang mengalami Gizi Buruk pada daerah kekeringan pada resiko tinggi sebanyak 29 0rang, dan pada daerah kekeringan dengan resiko sedang 7 orang sedangkan 94 orang berada pada daerah dengan resiko ringan.
Ø Jumlah Balita yang tidak ditimbang sebanyak 8.798 orang, jika diprediksikan prosentasi kondisi gizi Balita tersebut sesuai prosentase gizi balita yang ditimbang, maka :
* Gizi Baik : 6.956 orang;
* Gizi Kurang : 1.780 orang;
* Gizi Buruk : 62 orang.
IV. P E R M A S A L A H A N
Kekeringan dan gangguan kesehatan masyarakat ini terjadi disebabkan antara lain :
1. Curah hujan sangat minim dan tidak merata;
2. Kurangnya sarana pengolahan lahan kering sehingga terjadi keterlambatan saat tanam;
3. Sikap mental Petani yang kurang tanggap terhadap perubahan iklim;
4. Terbatasnya modal usaha Petani sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Tani tidak sesuai dengan rencana.
5. Terbatasnya diversifikasi pangan;
6. Tidak tersedianya varietas padi / palawija yang tahan kering;
7. Jangkauan pelayanan kesehatan kurang merata mengakibatkan terdapat Balita yang tidak tertimbang;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan;
9. Pola Asuh dan Pola makan kurang teratur;
10. Keterlambatan masyarakat menyetor data Raskin sehingga menyebabkan penyaluran beras Raskin tidak sesuai dengan periode yang telah ditentukan.
V. U P A YA P E M E C A H A N
Upaya Pemerintah baik jangka pendek maupun jangka menengah dalam rangka mengatasi dampak kekeringan dan gizi buruk bayi dan Balita adalah sebagai berikut :
Jangka Pendek :
1. Pendropingan beras ke Desa-desa yang mengalami gagal panen akibat kekeringan sebanyak 10 Kg/KK untuk 1 (satu) bulan atau sebanyak 73,35 Ton dari APBD Kabupaten Ngada;
2. Penyaluran Raskin; realisasi penyaluran Raskin dari Pebruari s/d Mei 2005 sejumlah 1.970 ton dari plafond 4.126 ton (47 %) ;
3. Pemberian Kredit lunak untuk pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan di Aimere Barat, Warupele II dan Inerie;
4. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dengan rincian : 130 orang x Rp. 5.000,- x 60 hari = Rp. 39.000.000,-;
5. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil yang Kurang Gizi dengan rincian : 296 org x Rp. 7.000,- x 30 Hari = Rp. 66.600.000,- ;
6. Pendataan Balita yang tidak tertimbang sebanyak 8.798 orang;
7. Menggalakan Gerakan Jumat Bersih;
8. Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan kepada masayarakat;
9. Demplot Rumput laut di Desa Wokodekororo dan Lengkosambi;
10. Pencetakan sawah garam dan produksi garam tambak di Mbay II, Kaburea, dan Tonggurambang;
11. Pemberian Kredit lunak untuk pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan di Aimere Barat, Warupele II dan Inerie.
12. Padat Karya Pembangunan Sarana Air Bersih, Polindes, Gedung TK, gedung SD pada Desa Rawan Pangan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dana APBN.
Jangka Menengah :
1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (diversifikasi usaha sesuai agroklimat dan biofisik wilayah);
2. Mekanisasi Pertanian (pengadaan traktor dan pompa air);
3. Penyuluhan demo usaha tani padi hemat air;
4. Pembuatan jebakan air, reboisasi dan penghijauan;
5. Pengembangan Perikanan tangkap melalui pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan
6. Pengembangan budidaya rumput laut melalui penyediaan sarana produksi
7. Pencetakan sawah garam dan produksi garam tambak di Mbay II, Kaburea, dan Tonggurambang;
8. Pelatihan Pembuatan Tahu, dan Tempe di Ngada Bawa, Soa, dan Wolowae;
9. Latihan Pengolahan Kacang Mete di Gerodhere dan Boba;
10. Pelatihan Pengolahan Pisang di Desa Sawu;
11. Bantuan benih kacang hijau untuk desa Tendakinde, Anakoli dan Nggolonio;
12. Pengadaan sarana air minum untuk ternak dengan sistim hidran;
13. Pengadaan Embung-embung untuk menunjang upaya pengembangan hijauan makanan ternak;
14. Pengadaan bibit ternak sapi potong, kambing lokal, babi batam, dan paronisasi sapi potong;
15. Peningkatan kegiatan di Posyandu;
16. Sosialisasi dan Penyuluhan bidang Kesehatan;
V. P E N U T U P
Demikian Laporan ini dibuat untuk disampaikan dan dibahas pada Rapat Koordinasi Dampak Bencana Kekeringan dan KLB Busung Lapar . Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Ngada menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang dimiliki, untuk itu bantuan serta dukungan kebijakan dan dana dari Pemerintah Tingkat Propinsi dan Pusat sangat kami harapkan. Atas perhatian dan dukungan Pemerintah Propinsi dan Pusat, kami atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Ngada mengucapkan limpah terima kasih.
Semoga Tuhan memberkati usaha kita.
BAJAWA, 16 JUNI 2005
PENJABAT BUPATI NGADA
SIMON DAVID BOLLA
DAMPAK BENCANA KEKERINGAN DAN KLB BUSUNG LAPAR DI KABUPATEN NGADA
I. D A S A RSurat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor B/127/Menko Kesra/VI/2005 tanggal 3 Juni 2005 dan Surat Gubernur NTT Nomor Binsos 365/08/2005 tanggal 1 Juni 2005.
II. L A T A R B E L A K A N G
Pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga baik dalam hal jumlah, mutu dan aman dikonsumsi merupakan hal yang urgen dalam membangun basis ketahanan pangan yang kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan Nasional.
Dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi tersebut banyak kendala yang dihadapi khususnya dalam usaha peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian, disamping itu kondisi iklim yang tidak menentu berupa kekeringan panjang antara bulan Januari sampai dengan awal Juni 2005 yang menyebabkan kematian dan kerusakan tanaman. Oleh karena itu konsekuensi langsung dari akibat tersebut yaitu adanya kehilangan hasil Pertanian tanaman Pangan sebagai makanan pokok masyarakat yang berdampak pula pada memburuknya kesehatan Balita dan Ibu hamil.
Mendasari permasalahan tersebut di atas, melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi Pemerintah berupaya mencari solusi penanganan baik terhadap dampak kekeringan maupun bagi Balita Kurang Gizi dan Ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) secara dini melalui upaya koordinasi secara menyeluruh dengan berbagai Instansi dan didukung dengan dana APBD Kabupaten serta partisipasi aktif masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut.
III. GAMBARAN UMUM BENCANA KEKERINGAN
DAN KLB BUSUNG LAPAR
A. BENCANA KEKERINGAN.
Potensi lahan pertanian di kabupaten Ngada dapat digambarkan sebagai berikut :
Luas Lahan Basah : 14.947,23 Ha
Luas Lahan Kering : 133.517,72 Ha;
Luas lahan fungsional sebesar :
Lahan basah : 9.187,85 Ha
Lahan kering : 59.156,93 Ha
· Padi Sawah :
Luas tanam : 8.031 Ha
Luas panen : 6.889,68 Ha
Produksi : 23.061,64 ton
· Padi Ladang :
Luas tanam : 4.083,97 Ha
Luas panen : 3.991,50 Ha
Produksi : 7.284,33 ton
· Jagung :
Luas tanam : 15.258,89 Ha
Gagal panen : 3.725,75 Ha
Luas panen : 10.379,826 Ha
Produksi : 24.911,58 ton
Kebutuhan Lain-lain (15%) : 3.736,74 Ton
Equivalen Beras : 21.174,84 Ton.
· Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo s/d Mei 2005 sebanyak : 30.345,97 ton .
· Jumlah Beras yang tersedia (Rendemen 65 % ) = 16.766,17 ton;
· Jumlah produksi beras 16.766,17 ton jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 240.012 jiwa, maka untuk konsumsi selama 6 bulan pertama diperlukan 12.430,2 ton beras;
· Jumlah beras yang tersedia setelah dikurangi dengan jumlah yang telah konsumsi penduduk maka diperkirakan stok beras sebanyak 4.335,97 ton;
· Dari ketersediaan pangan tersebut penyebarannya tidak merata mengakibatkan ada kecamatan yang mengalami kekurangan pangan;
· Lahan yang mengalami kekeringan seluas 4.674,78 ha (11,71 %) dan jika dirinci sesuai jenis bencana alam sebagai berikut :
o Luas lahan kekeringan : 2.137 Ha
o Luas lahan puso : 1.628,77 Ha yang tersebar di 9 Kecamatan dan 69 Desa dengan rincian :
Q Tingkat Resiko Tinggi 24 Desa (data terlampir)
Q Tingkat Resiko Sedang 15 Desa (data terlampir)
Q Tingkat Resiko Ringan 24 Desa dan
Q Tingkat Resiko Aman 6 Desa
· Dari ketersediaan pangan tersebut penyebarannya tidak merata mengakibatkan ada kecamatan yang mengalami kekurangan pangan;
· Dampak kekeringan mengakibatkan gagal panen lahan padi sawah dan padi ladang seluas 1.233,9 ha atau 4.195,3 ton.
· Kebutuhan riil bagi 39 Desa (7.335 KK) rawan pangan dengan asumsi tiap KK mendapat 10 Kg selama 6 bulan = 440,1 Ton atau Rp. 1.210.275.000,-
· Intervensi Pemda jangka pendek berupa bantuan beras bagi 7.335 KK yang terkena dampak kekeringan sebanyak 73,35 Ton ( 7.335 KK x 10 Kg x 1 bulan).
· Kekurangan yang diharapkan dari bantuan Propinsi sebanyak 366,75 Ton atau Rp. 1.008.562.500,-
B. KONDISI KESEHATAN BALITA DAN IBU HAMIL
Ø Jumlah Balita : 27.162 anak
Ø Jumlah Balita yang terdaftar dan memiliki KMS : 27.096 orang
Ø Jumlah Balita yang tertimbang : 18.364 orang atau 67,6 % dari jumlah Balita.
Ø Jumlah Balita yang naik berat badannya : 11.839 orang
Ø Jumlah Ibu Hamil : 6.519 orang yang menderita Kekurangan Energi kronik (KEK) sebanyak 296 orang (data penyebaran terlampir).
Ø Kondisi Gizi Balita dari Balita yang ditimbang:
* Gizi Baik : 14.519 orang ( 79,07 %)
* Gizi Kurang : 3.715 orang (20,23 %)
* Gizi Buruk : 130 orang (0,7 %)
Ø Jumlah Balita yang tidak ditimbang di Posyandu 8.798 orang sehingga Balita-balita tersebut tidak dapat diketahui kondisi gizinya.
Ø Gambaran Balita Gizi Buruk terlampir.
Ø Jumlah Balita yang mengalami Gizi Buruk pada daerah kekeringan pada resiko tinggi sebanyak 29 0rang, dan pada daerah kekeringan dengan resiko sedang 7 orang sedangkan 94 orang berada pada daerah dengan resiko ringan.
Ø Jumlah Balita yang tidak ditimbang sebanyak 8.798 orang, jika diprediksikan prosentasi kondisi gizi Balita tersebut sesuai prosentase gizi balita yang ditimbang, maka :
* Gizi Baik : 6.956 orang;
* Gizi Kurang : 1.780 orang;
* Gizi Buruk : 62 orang.
IV. P E R M A S A L A H A N
Kekeringan dan gangguan kesehatan masyarakat ini terjadi disebabkan antara lain :
1. Curah hujan sangat minim dan tidak merata;
2. Kurangnya sarana pengolahan lahan kering sehingga terjadi keterlambatan saat tanam;
3. Sikap mental Petani yang kurang tanggap terhadap perubahan iklim;
4. Terbatasnya modal usaha Petani sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Tani tidak sesuai dengan rencana.
5. Terbatasnya diversifikasi pangan;
6. Tidak tersedianya varietas padi / palawija yang tahan kering;
7. Jangkauan pelayanan kesehatan kurang merata mengakibatkan terdapat Balita yang tidak tertimbang;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan;
9. Pola Asuh dan Pola makan kurang teratur;
10. Keterlambatan masyarakat menyetor data Raskin sehingga menyebabkan penyaluran beras Raskin tidak sesuai dengan periode yang telah ditentukan.
V. U P A YA P E M E C A H A N
Upaya Pemerintah baik jangka pendek maupun jangka menengah dalam rangka mengatasi dampak kekeringan dan gizi buruk bayi dan Balita adalah sebagai berikut :
Jangka Pendek :
1. Pendropingan beras ke Desa-desa yang mengalami gagal panen akibat kekeringan sebanyak 10 Kg/KK untuk 1 (satu) bulan atau sebanyak 73,35 Ton dari APBD Kabupaten Ngada;
2. Penyaluran Raskin; realisasi penyaluran Raskin dari Pebruari s/d Mei 2005 sejumlah 1.970 ton dari plafond 4.126 ton (47 %) ;
3. Pemberian Kredit lunak untuk pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan di Aimere Barat, Warupele II dan Inerie;
4. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dengan rincian : 130 orang x Rp. 5.000,- x 60 hari = Rp. 39.000.000,-;
5. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil yang Kurang Gizi dengan rincian : 296 org x Rp. 7.000,- x 30 Hari = Rp. 66.600.000,- ;
6. Pendataan Balita yang tidak tertimbang sebanyak 8.798 orang;
7. Menggalakan Gerakan Jumat Bersih;
8. Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan kepada masayarakat;
9. Demplot Rumput laut di Desa Wokodekororo dan Lengkosambi;
10. Pencetakan sawah garam dan produksi garam tambak di Mbay II, Kaburea, dan Tonggurambang;
11. Pemberian Kredit lunak untuk pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan di Aimere Barat, Warupele II dan Inerie.
12. Padat Karya Pembangunan Sarana Air Bersih, Polindes, Gedung TK, gedung SD pada Desa Rawan Pangan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dana APBN.
Jangka Menengah :
1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (diversifikasi usaha sesuai agroklimat dan biofisik wilayah);
2. Mekanisasi Pertanian (pengadaan traktor dan pompa air);
3. Penyuluhan demo usaha tani padi hemat air;
4. Pembuatan jebakan air, reboisasi dan penghijauan;
5. Pengembangan Perikanan tangkap melalui pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan
6. Pengembangan budidaya rumput laut melalui penyediaan sarana produksi
7. Pencetakan sawah garam dan produksi garam tambak di Mbay II, Kaburea, dan Tonggurambang;
8. Pelatihan Pembuatan Tahu, dan Tempe di Ngada Bawa, Soa, dan Wolowae;
9. Latihan Pengolahan Kacang Mete di Gerodhere dan Boba;
10. Pelatihan Pengolahan Pisang di Desa Sawu;
11. Bantuan benih kacang hijau untuk desa Tendakinde, Anakoli dan Nggolonio;
12. Pengadaan sarana air minum untuk ternak dengan sistim hidran;
13. Pengadaan Embung-embung untuk menunjang upaya pengembangan hijauan makanan ternak;
14. Pengadaan bibit ternak sapi potong, kambing lokal, babi batam, dan paronisasi sapi potong;
15. Peningkatan kegiatan di Posyandu;
16. Sosialisasi dan Penyuluhan bidang Kesehatan;
V. P E N U T U P
Demikian Laporan ini dibuat untuk disampaikan dan dibahas pada Rapat Koordinasi Dampak Bencana Kekeringan dan KLB Busung Lapar . Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Ngada menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang dimiliki, untuk itu bantuan serta dukungan kebijakan dan dana dari Pemerintah Tingkat Propinsi dan Pusat sangat kami harapkan. Atas perhatian dan dukungan Pemerintah Propinsi dan Pusat, kami atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Ngada mengucapkan limpah terima kasih.
Semoga Tuhan memberkati usaha kita.
BAJAWA, 16 JUNI 2005
PENJABAT BUPATI NGADA
SIMON DAVID BOLLA
kondisi gisi ntt dan respons
Ringkasan Kondisi KLB Gizi Anak NTT dan Tanggap Pemerintah
Sumber Informasi:
Resume Hasil Rapat Koordinasi Bupati se-NTT bersama Gubernur, Satkorlok PBP NTT dan Menteri Kesehatan dan Kesra RI, Kupang 18 June 2005
I. Fakta KLB Gizi Anak se-NTT (laporan Dinkes NTT)
a. Jumlah Balita di NTT adalah 463.920 orang
b. Jumlah kasus KLB gizi adalah 78.809 atau 16,99% dari jumlah Balita yang ada. Rinciannya sbb :
· Gizi buruk : 11.440 orang
· Marasmus : 297 orang
· Kwashiorkor : 1 orang
· Meninggal : 5 orang
c. Kasus tersebar di 16 kab/kota, dengan jumlah kasus gizi buruk terbanyak di kabupaten Timor Tengah Selatan 2,285 orang (19,97%), kabupaten Sumba Barat 1,599 orang (13,97%), kabupaten Timor Tengah Utara 1,405 orang (12,28%), Kabupaten Kupang 1,396 orang (12,20%) dari total kasus gizi buruk NTT 11,440 orang (per keadaan 16 juni 2005)
Catatan : 3 kabupaten di Timor Barat yakni TTS, TTU, dan Kupang dan 1 Kabupaten di luar Timor Barat yakni Sumba Barat
d. Kasus Marasmus terbanyak di kabupaten Sumba barat 137 orang = 46,12%, kabupaten TTS 40 orang = 13,46%, kabupaten Alor 31 orang = 10,43% dan kabupaten TTU 20 orang = 6,73% dari total kasus marasmus di NTT sebanyak 297 orang (per-keadaan 16 juni 2005)
II. Response :
2.1. Yang SUDAH di Lakukan :
ü Pelayanan kepada balita marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor di fasilitas kesehatan dan TFC (Therapeutic Feeding Centre/ Pusat Rehabilitasi Gizi) dengan biaya ditanggulangi oleh pemerintah/NGO Internasional maupun domestik.
ü Pembentukan posko pemantauan kasus di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
ü Pendataan kasus dan validasi data ke lokasi KLB Gizi di 16 Kabupaten/Kota.
ü Penyebarluasan informasi kasus KLB Gizi kepada masyarakat melalui media massa.
ü Menginformasikan kepada Bupati/Walikota se Propinsi NTT untuk melakukan penanganan KLB Gizi di wilayah masing-masing dan mengaktifkan kembali posyandu.
ü Rapat koordinasi dengan para Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah se Propinsi NTT (tanggal, 8 & 9 Juni 2005).
2.2. Yang SEDANG dilakukan :
ü Pelayanan kepada balita marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor di fasilitas kesehatan dan TFC (Therapeutic Feeding Centre/ Pusat Rehabilitasi Gizi) dengan biaya ditanggulangi oleh pemerintah/NGO Internasional maupun domestik.
ü Pelacakan dan penanganan kasus baru.
ü Koordinasi penggerakan sumber daya .
ü Pengiriman laporan perkembangan kasus KLB Gizi secara rutin ke Pemerintah Pusat.
III. Kebutuhan Intervensi Saat ini dan Budgeting
v Bantuan blended food bagi 11.440 anak Balita Gizi Buruk selama 90 hari dan 67,067 anak Balita gizi kurang selama 30 hari.
v Bantuan biaya operasional di tingkat Posyandu, Puskesmas dan jaringannya.
v Bantuan fasilitas penunjang operasional di Posyandu.
v Dukungan Pemerintah Kab/Kota untuk meningkatkan mekanisme sistem penyampaian informasi pelaporan KLB/wabah.
No
Aktivitas Pokok
Jumlah Dana
(Rp-Milyard)
1
Revitalisasi Posyandu
15,373,110,000
2
PMT-Pemulihan
30,735,948,000
total
46,109,058,000
No
Sumber dana Yang Telah
Jumlah Dana
di sepakati
(Rp-Milyard)
1
Pemda Propinsi NTT
3,000,000,000
2
Pemerintah Pusat
43,109,058,000
total
46,109,058,000
notes :
(1) Meskipun angka ini merupakan kebutuhan riil NTT tetapi Kesanggupan Angka tanggungan Pusat tersebut berbeda dengan harapan pusat sendiri saat arahan Rakor yang hanya mampu untuk 50-an Milyard untuk GIZI dan Pangan
(2) Rakor ini bukan saja berbicara Gizi tetapi Kekeringan dan Rawan Pangan juga,
(3) Melihat kondisi Pusat-daerah maka Dukungan NGOs,
Donor, dan Stakeholder diperlukan untuk mengisi GAP Keuangan tersebut dan terkait dengan aktivitas pokok diatas
Sumber Informasi:
Resume Hasil Rapat Koordinasi Bupati se-NTT bersama Gubernur, Satkorlok PBP NTT dan Menteri Kesehatan dan Kesra RI, Kupang 18 June 2005
I. Fakta KLB Gizi Anak se-NTT (laporan Dinkes NTT)
a. Jumlah Balita di NTT adalah 463.920 orang
b. Jumlah kasus KLB gizi adalah 78.809 atau 16,99% dari jumlah Balita yang ada. Rinciannya sbb :
· Gizi buruk : 11.440 orang
· Marasmus : 297 orang
· Kwashiorkor : 1 orang
· Meninggal : 5 orang
c. Kasus tersebar di 16 kab/kota, dengan jumlah kasus gizi buruk terbanyak di kabupaten Timor Tengah Selatan 2,285 orang (19,97%), kabupaten Sumba Barat 1,599 orang (13,97%), kabupaten Timor Tengah Utara 1,405 orang (12,28%), Kabupaten Kupang 1,396 orang (12,20%) dari total kasus gizi buruk NTT 11,440 orang (per keadaan 16 juni 2005)
Catatan : 3 kabupaten di Timor Barat yakni TTS, TTU, dan Kupang dan 1 Kabupaten di luar Timor Barat yakni Sumba Barat
d. Kasus Marasmus terbanyak di kabupaten Sumba barat 137 orang = 46,12%, kabupaten TTS 40 orang = 13,46%, kabupaten Alor 31 orang = 10,43% dan kabupaten TTU 20 orang = 6,73% dari total kasus marasmus di NTT sebanyak 297 orang (per-keadaan 16 juni 2005)
II. Response :
2.1. Yang SUDAH di Lakukan :
ü Pelayanan kepada balita marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor di fasilitas kesehatan dan TFC (Therapeutic Feeding Centre/ Pusat Rehabilitasi Gizi) dengan biaya ditanggulangi oleh pemerintah/NGO Internasional maupun domestik.
ü Pembentukan posko pemantauan kasus di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
ü Pendataan kasus dan validasi data ke lokasi KLB Gizi di 16 Kabupaten/Kota.
ü Penyebarluasan informasi kasus KLB Gizi kepada masyarakat melalui media massa.
ü Menginformasikan kepada Bupati/Walikota se Propinsi NTT untuk melakukan penanganan KLB Gizi di wilayah masing-masing dan mengaktifkan kembali posyandu.
ü Rapat koordinasi dengan para Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah se Propinsi NTT (tanggal, 8 & 9 Juni 2005).
2.2. Yang SEDANG dilakukan :
ü Pelayanan kepada balita marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor di fasilitas kesehatan dan TFC (Therapeutic Feeding Centre/ Pusat Rehabilitasi Gizi) dengan biaya ditanggulangi oleh pemerintah/NGO Internasional maupun domestik.
ü Pelacakan dan penanganan kasus baru.
ü Koordinasi penggerakan sumber daya .
ü Pengiriman laporan perkembangan kasus KLB Gizi secara rutin ke Pemerintah Pusat.
III. Kebutuhan Intervensi Saat ini dan Budgeting
v Bantuan blended food bagi 11.440 anak Balita Gizi Buruk selama 90 hari dan 67,067 anak Balita gizi kurang selama 30 hari.
v Bantuan biaya operasional di tingkat Posyandu, Puskesmas dan jaringannya.
v Bantuan fasilitas penunjang operasional di Posyandu.
v Dukungan Pemerintah Kab/Kota untuk meningkatkan mekanisme sistem penyampaian informasi pelaporan KLB/wabah.
No
Aktivitas Pokok
Jumlah Dana
(Rp-Milyard)
1
Revitalisasi Posyandu
15,373,110,000
2
PMT-Pemulihan
30,735,948,000
total
46,109,058,000
No
Sumber dana Yang Telah
Jumlah Dana
di sepakati
(Rp-Milyard)
1
Pemda Propinsi NTT
3,000,000,000
2
Pemerintah Pusat
43,109,058,000
total
46,109,058,000
notes :
(1) Meskipun angka ini merupakan kebutuhan riil NTT tetapi Kesanggupan Angka tanggungan Pusat tersebut berbeda dengan harapan pusat sendiri saat arahan Rakor yang hanya mampu untuk 50-an Milyard untuk GIZI dan Pangan
(2) Rakor ini bukan saja berbicara Gizi tetapi Kekeringan dan Rawan Pangan juga,
(3) Melihat kondisi Pusat-daerah maka Dukungan NGOs,
Donor, dan Stakeholder diperlukan untuk mengisi GAP Keuangan tersebut dan terkait dengan aktivitas pokok diatas
Saturday, July 02, 2005
Laporan Situasi Desa Oeniko 20 Juni 2005
Laporan SituasiDampak kekeringan terhadap persediaan pangan dan kondisiGizi BalitaJenis Bencana : KekeringanLokasi : Desa Oeniko, Kecamatan Am Abi Oefeto TimurWaktu : Bulan Juni tahun 05Penyebab : Kemarau panjangKondisi Umum.Kondisi geografis wilayah desa Oeniko terdiri hutanbelukar dan berbukit-bukit, dengan tekstur tanah liatberwarna kemerahan yang cukup subur untuk lahanpertanian. Oleh kerenanya Desa yang jumlah penduduk 207 kkini rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Hasilkebun/pertanian merupakan sumber paling utama untukmemperoleh pangan selain hasil ternak. Biasanya setiaptahun masyarakat dapat memperoleh hasil panen berupajagung dan padi yang mencukupi Hal ini jika setiap KKdapat menghasilkan jagung 100-500 real. Dalam arti bahwapanen yang diperoleh bisa bertahan hingga musim tanamberikutnya atau ketemu musim panen tahun berikutnya. Namunyang dialami tahun ini sangat berbeda jauh. Hasil panenjagung rata-rata hanya berkisar dari 1- 8 real ( 1 real100 bulir). Hal ini disebabkan oleh kondisi curah hujanyang tidak menentu. Ketika tanaman jagung masyarakatsedang berbunga datanglah musim kemarau sehingga tanamanjagung tersebut tidak bisa berbuah. Kalaupun berbuahisinya tidak padat atau hanya tongkol saja, sehinggapersediaan pangan masyarakat pada tahun ini tidak cukupsampai musim tanam yang akan datang. Saat ini hampirsetiap rumah tidak ada persediaan pangan (jagung ) untukmasa satu atau dua bulan kedepan. Untuk menopang hidupmasyarakat hanya bergantung pada bantuan beras raskin yangdibeli dengan harga Rp.1000/kg. Untuk mendapatkan uang inijuga harus menjual kayu jati (bagi yang mempunyai kayuJati) atau hasil ternak kecil Babi,ayam maupun ternakbesar seperti sapi (Bagi yang memiliki ternak).Pada Tahun sebelumnya masyarakat biasa menanam sayuran danbawang untuk menambah penghasilan keluarga. Tetapi padatahun ini hal ini tidak dilakukan kerena beberapa faktorpenyebab yaitu: 1) keringnya sumber mata air yang biasadimanfaatkan untuk menyiram tanam sayuran dan 2) faktorpemasaran (transportasi dan harga).Untuk mengatasi kekurangan pangan ini masyarakat mulaimerubah pola makan selain menjual ternak untuk belipangan. Seperti biasanya dalam satu hari 3 x makan. Tetapidengan kurangnya persediaan makanan warga hanya makan duakali sehari. Ada keluarga tertentu yang makan satu kalidalam sehari bagi orang dewasa sedangkan anak-anak duakali dalam sehari. Pola makan yang demikian berakibat padakondisi gizi anak terutama Balita, Ibu hamil dan ibumenyusui. Tiga golongan manusia ini adalah yang sangatrentan ketika makanan yang dikonsumsi berkurang dan tidaksesuai dengan kebutuhan gizi dalam tubuh. Akibatnya adalahbanyak diantara mereka mengalami gizi kurang.Saat ini memang ada bantuan dari PUSKUD yaitu pengemukansapi, tetapi sapi ini akan dijual pada 10 bulan yang akandatang lagi. Sehingga untuk kebutuhan pangan keluarga padabulan –bulan yang akan datang masyarakat memangbenar-benar bergantung pada raskin dan usaha koperasisimpan pinjam yang ada di desa tersebut,walaupunpengembalian dengan bunga tinggi.Dampak :1. Mulai bulan Juli keatas masyarakat akan mengalami rawanpangan2. Ada 1 orang Balita yang Busung lapar (umur 24 Bulandengan BB 7 Kg). 7 orang marasmus dan lainya mengalamigizi kurang dan Gizi baik dari 125 orang Balita.Intervensi* Belum ada
Laporan Situasi - Malnutrisi Akut NTT 22 Juni 2005
Laporan SituasiJenis Bencana : Alokasi Dana Penanganan Balita GiziBurukLokasi Kejadian : Kabupaten TTUWaktu Kejadian : Juni 2005Penyebab : Kurang makanan/Rawan panganKondisi Umum.Meningkatnya penderita gizi buruk pada Balita di wilayahNTT, menggugah hati berbagai pihak. Baik instansiPemerintah, LSM maupun pihak swasta lainnya. Sebagailembaga pemeritah yang mempunyai tanggungjawab penuhterhadap warga masyarakatnya, selalu tersedia dana untukmengatasi masalah-masalah gizi buruk yang sedang terjadi.Di Kabupaten TTU miaslnya Pemerintah Daerahmengalokasikan dana sebesar Rp.24 juta untuk pemulihanpara penderita gizi buruk dan busung lapar, melaluipemberian makanan Tambahan.Bantuan ini berlangsung selamatiga bulan, dan diharapkan dengan dana yang ada dapatmenanggulangi 1.405 balita yang menderita gizi buruk danBusung lapar. Hanya sayangnya alokasi dana Rp. 24 juta inijauh dari cukup. Sebab porsi dana bantuan yang diterimahanya Rp.16.472,00/Balita.Nilai ini tidak cukup untukmembeli bahan makanan tambahan untuk satu orang BalitaGizi buruk.Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas kesehatan TTU, dr.Mikchael Suri sudah mengajukan rancangan dana bantuansebesar 30 juta kepada pihak DPRD TTU agar disetujuipengalokasian dana tersebut bagi upaya pemberian makanantambahan (PMT) dan Rp. 15 Juta untuk revitalisasi 408Posyandu di wilayah tersebut.dari rancangan bantuan danayang diajukan tersebut oleh pihak DPRD hanya menyetujuiRp.150 juta unutk tahap pertama bagi kebutuhan balitadalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan).Selain mengalokasikan dana bantuan pihak pemerintah(Bupati G..Manek bersama Ny.G. Dewi Manek didampingiKadis Kesehatan dr. Mikhael Suri mengunjungi parapenderita di Sal Anak RSUD Kefamenanu untuk memberikanpenguatan kepada orang para penderita.Dampak dari rawan pangan:• Balita yang menderita Gizi buruk 1.353 dan Busung lapar52 dari Total Balita 1.405 orang.• Dana 24 juta, tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi setiapbalita Gizi buruk dan busung lapar dalam waktu 3 bulanIntervensi.• Para penderita sudah dirawat secara intensif di RSUDKefamenanu• Walaupun dananya jauh dari cukup tetapi sudah adaalokasi dana yang disiapkan untuk membantu pemulihan bagipara penderita gizi buruk dan Busung lapar.
