Friday, July 15, 2005
gisi buruk melanda ntt
FORUM KESIAPAN DAN PENANGANAN BENCANA BENCANA
FKPB – KUPANG - NTT
JL. MANDIRI II NO.5 KELURAHAN PASIR PAJANG , KOTA KUPANG - NTT 85227
SIARAN PERS
No: 01/BE_FKPB/VI/05
RAWAN PANGAN DAN BUSUNG LAPAR, AKIBAT LEMAHNYA STRATEGI PEMBANGUNAN
Beberapa minggu terakhir ini, media massa cetak dan elektronik menurunkan berita tentang rawan pangan dan busung lapar yang melanda NTT. Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi NTT (PK,31/5) tahun 2005 , tercatat status gisi buruk 9.137 orang, gisi kurang 43.402 dan busung lapar (marasmus) 53 orang. Bila diperinci per kabupaten, penderita gisi kurang ditempati kabupaten TTS dengan jumlah penderita 11.368 orang. Untuk gisi buruk jumlah penderita tertinggi 2.285, juga masih dipegang oleh Kabupaten TTS. Penderita busung lapar ditempati oleh Kabupaten TTU dengan jumlah penderita 22 orang. Total penderita busung lapar 45 orang dan gisi buruk 8.218 orang untuk 12 Kabupaten di NTT. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT, dr. Stef Bria Seran (PK, 7/6) memprediksikan bahwa ada 11.015 Balita terancam busung lapar dari total 463.370 balita di NTT bila KLB saat ini tidak ditangani dengan serius.
Kasus kurang gisi bukan berita baru. Kasus – kasus seperti ini sudah berlangsung lama. Dalam catatan chatolic relief service (CRS) Kupang, dalam rentang waktu tahun 2001-2002, total rata – rata penderita malnutrisi 31,20 %. Ini berarti bahwa kondisi malnutrisi sudah dikategorikan keadaan buruk/emergency. Standar badan kesehatan dunia (WHO) memakai standar di atas 30 % malnutrisi sudah dikategorikan keadaan buruk/ emergency.
Dari hasil penilaian rawan pangan dan Gisi yang dilakukakan FKPB di 4 Desa di Kabupaten Belu, pada bulan Mei 2005 ditemukan bahwa angka gisi kurang setiap Desa rata – rata 10-20 orang dan gisi buruk 2-3 orang /desa. Semua data dan informasi di atas tentu sangat menyedihkan kita semua, ketika pemerintah dan rakyat NTT berusaha membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama lebih kurang 55 tahun.
Padahal, jauh hari sebelum KLB Kurang Gisi dan busung lapar mencuat ke permukaan, Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah membentuk Dewan Ketahanan Pangan, dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan ketersediaan pangan dan Gisi di wilayah NTT. Dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan NTT yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dari 13 Kabupaten se- NTT di Hotel Sasando Kupang tanggal 18-19 Juli 2002, Salah satu butir usulan yang diperbincangkan dengan serius adalah masih minimnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat NTT, sehingga membawa dampak terhadap kontribusi zat gizi yang dibutuhkan. Persoalan pangan dan gisi dijadikan rencana aksi ketahanan pangan propinsi NTT, dengan diharuskannya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan. Ini berarti Pemerintah Daerah secara sadar dan serius telah melakukan penanganan pangan dan gisi. Tetapi kenyataannya kita menuai angka – angka kegagalan yang begitu fantastis.
Angka –angka kegagalan di atas sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang kita hadapi setiap hari, baik melalui media massa maupun kenyataan di lapangan. Ini menunjukkan potret buruk kebijakan pembangunan di Bumi Flobamora tercinta ini. Di satu sisi kita mendapatkan kerentanan yang begitu besar terjadi dalam masyarakat yang melanggengkan kemiskinan, tetapi disisi lain setiap daerah berlomba membeli kendaraan dinas dengan harga yang begitu tinggi, tunjangan eksekutif dan legeslatif yang terus naik (baik resmi maupun tidak resmi). Kondisi ini menyedihkan memang, bila ditambah dengan kasus-kasus korupsi di setiap instansi yang terus menggurita, sehingga penyelesaiannya memakan waktu lama.
Dalam manajemen resiko bencana, program pembangunan seharusnya diarahkan untuk bagaimana meminimalisir resiko bencana yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pembangunan, sehingga masyarakat semakin dikuatkan ketika berhadapan dengan sebuah ancaman. Tetapi konsep pembangunan yang ditawarkan semata-mata menjadikan masyarakat tidak berdaya ketika berhadapan dengan sebuah ancaman. Busung lapar dan rawan pangan adalah bukti nyata dari semua yang kita lakukan.
Busung lapar dan rawan pangan terjadi karena manejemen penanganan bencana di bidang kesehatan dan pangan tidak berjalan. Seharusya bila instansi terkait jauh –jauh hari sudah memiliki program mitigasi yang serius ( pelayanan kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, proses penyadaran, ketahanan pangan dan gisi ) dan kesiapsiagaan (membangun sistim peringatan dini, prosedur penanganan cepat, sistim informasi yang akurat) – niscaya kejadian luar biasa (KLB) seperti sekarang ini tidak sampai terjadi.
Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang, tidak kaget dengan berita – berita yang diturunkan media massa tentang rawan pangan dan kurang gisi, karena bila melihat sejarah penanganan bencana yang dilakukan selama ini, memang rawan pangan dan gisi buruk pasti dialami masyarakat saat ini dan mungkin nanti. Bahkan akan lebih parah lagi bila manajemen bencana yang diterapkan selama ini tidak diubah.
FKPB mencatat, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, penanganan situasi emergency pada semua level bencana hanya menjawab kebutuhan sesaat. Pada situasi emergency yang dilakukan hanyalah dengan mengangarkan sebanyak mungkin dana untuk mendatangkan beras, makanan instant yang bernilai gisi tinggi, program raskin, padat karya pangan dan masih banyak program atas nama kemanusiaan, dalam beberapa bulan, kemudian berhenti..
Hal lain lagi yang dipotret selama ini adalah pos pelayanan terpadu (posyandu). Posyandu akan kebanjiran anak – anak bila di posyandu tersedia beras, susu, kacang hijau dan lain –lain untuk dibagikan. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan sangat besar, sehingga ketika di posyandu tidak tersedia lagi bantuan, maka posyandu akan kembali sepi. Belum lagi karena topografi wilayah yang bergunung – gunung dan jauh dari akses informasi, menyebabkan petugas kesehatan tidak betah tinggal di desa. (contoh kasus campak 3 Desa di Kabupaten Alor 2004)
Dari paparan di atas, Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang, menyimpulkan bahwa telah terjadi “salah urus” dalam proses pembangunan selama ini, karena itu untuk mengatasi masalah ini, FKPB memberikan beberapa rekomendasi:
1. Jangka Pendek
· Karena Busug Lapar sudah pada taraf emergensi, karena itu pelbagai bantuan untuk memulihkan kondisi ini tetap diberikan, tetapi selau dalam perspektif pemberdayaan.
· Koordinasi penanganan KLB perlu diperketat dengan mekanisme yang tepat, sehingga bantuan pangan bergizi dan obat-obatan kepada penderita Busung Lapar tidak menguap dan tumpang tindih.
2. Jangka panjang
Sudah sangat mendesak dilakukan upaya preventif
· Integrasi Perspektif Disaster Risk Manajemen dalam pembangunan, khususnya pembangunan ketahanan pangan.
· Ke depan, Ketahanan Pangan harus menjadi strategi utama dalam Pembangunan NTT ; dengan kata lain ketahanan pangan menjadi pintu masuk, sekaligus tujuan pembangunan NTT
· Ketahanan pangan menjadi indicator dalam mengukur keberhasilan pembangunan di semua kabupaten di NTT.
Kupang, 4 April 2005
Hormat kami
JUS NAKMOFA
Accting Coord. FKPB
FKPB – KUPANG - NTT
JL. MANDIRI II NO.5 KELURAHAN PASIR PAJANG , KOTA KUPANG - NTT 85227
SIARAN PERS
No: 01/BE_FKPB/VI/05
RAWAN PANGAN DAN BUSUNG LAPAR, AKIBAT LEMAHNYA STRATEGI PEMBANGUNAN
Beberapa minggu terakhir ini, media massa cetak dan elektronik menurunkan berita tentang rawan pangan dan busung lapar yang melanda NTT. Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi NTT (PK,31/5) tahun 2005 , tercatat status gisi buruk 9.137 orang, gisi kurang 43.402 dan busung lapar (marasmus) 53 orang. Bila diperinci per kabupaten, penderita gisi kurang ditempati kabupaten TTS dengan jumlah penderita 11.368 orang. Untuk gisi buruk jumlah penderita tertinggi 2.285, juga masih dipegang oleh Kabupaten TTS. Penderita busung lapar ditempati oleh Kabupaten TTU dengan jumlah penderita 22 orang. Total penderita busung lapar 45 orang dan gisi buruk 8.218 orang untuk 12 Kabupaten di NTT. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT, dr. Stef Bria Seran (PK, 7/6) memprediksikan bahwa ada 11.015 Balita terancam busung lapar dari total 463.370 balita di NTT bila KLB saat ini tidak ditangani dengan serius.
Kasus kurang gisi bukan berita baru. Kasus – kasus seperti ini sudah berlangsung lama. Dalam catatan chatolic relief service (CRS) Kupang, dalam rentang waktu tahun 2001-2002, total rata – rata penderita malnutrisi 31,20 %. Ini berarti bahwa kondisi malnutrisi sudah dikategorikan keadaan buruk/emergency. Standar badan kesehatan dunia (WHO) memakai standar di atas 30 % malnutrisi sudah dikategorikan keadaan buruk/ emergency.
Dari hasil penilaian rawan pangan dan Gisi yang dilakukakan FKPB di 4 Desa di Kabupaten Belu, pada bulan Mei 2005 ditemukan bahwa angka gisi kurang setiap Desa rata – rata 10-20 orang dan gisi buruk 2-3 orang /desa. Semua data dan informasi di atas tentu sangat menyedihkan kita semua, ketika pemerintah dan rakyat NTT berusaha membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama lebih kurang 55 tahun.
Padahal, jauh hari sebelum KLB Kurang Gisi dan busung lapar mencuat ke permukaan, Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah membentuk Dewan Ketahanan Pangan, dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan ketersediaan pangan dan Gisi di wilayah NTT. Dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan NTT yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dari 13 Kabupaten se- NTT di Hotel Sasando Kupang tanggal 18-19 Juli 2002, Salah satu butir usulan yang diperbincangkan dengan serius adalah masih minimnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat NTT, sehingga membawa dampak terhadap kontribusi zat gizi yang dibutuhkan. Persoalan pangan dan gisi dijadikan rencana aksi ketahanan pangan propinsi NTT, dengan diharuskannya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan. Ini berarti Pemerintah Daerah secara sadar dan serius telah melakukan penanganan pangan dan gisi. Tetapi kenyataannya kita menuai angka – angka kegagalan yang begitu fantastis.
Angka –angka kegagalan di atas sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang kita hadapi setiap hari, baik melalui media massa maupun kenyataan di lapangan. Ini menunjukkan potret buruk kebijakan pembangunan di Bumi Flobamora tercinta ini. Di satu sisi kita mendapatkan kerentanan yang begitu besar terjadi dalam masyarakat yang melanggengkan kemiskinan, tetapi disisi lain setiap daerah berlomba membeli kendaraan dinas dengan harga yang begitu tinggi, tunjangan eksekutif dan legeslatif yang terus naik (baik resmi maupun tidak resmi). Kondisi ini menyedihkan memang, bila ditambah dengan kasus-kasus korupsi di setiap instansi yang terus menggurita, sehingga penyelesaiannya memakan waktu lama.
Dalam manajemen resiko bencana, program pembangunan seharusnya diarahkan untuk bagaimana meminimalisir resiko bencana yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pembangunan, sehingga masyarakat semakin dikuatkan ketika berhadapan dengan sebuah ancaman. Tetapi konsep pembangunan yang ditawarkan semata-mata menjadikan masyarakat tidak berdaya ketika berhadapan dengan sebuah ancaman. Busung lapar dan rawan pangan adalah bukti nyata dari semua yang kita lakukan.
Busung lapar dan rawan pangan terjadi karena manejemen penanganan bencana di bidang kesehatan dan pangan tidak berjalan. Seharusya bila instansi terkait jauh –jauh hari sudah memiliki program mitigasi yang serius ( pelayanan kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, proses penyadaran, ketahanan pangan dan gisi ) dan kesiapsiagaan (membangun sistim peringatan dini, prosedur penanganan cepat, sistim informasi yang akurat) – niscaya kejadian luar biasa (KLB) seperti sekarang ini tidak sampai terjadi.
Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang, tidak kaget dengan berita – berita yang diturunkan media massa tentang rawan pangan dan kurang gisi, karena bila melihat sejarah penanganan bencana yang dilakukan selama ini, memang rawan pangan dan gisi buruk pasti dialami masyarakat saat ini dan mungkin nanti. Bahkan akan lebih parah lagi bila manajemen bencana yang diterapkan selama ini tidak diubah.
FKPB mencatat, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, penanganan situasi emergency pada semua level bencana hanya menjawab kebutuhan sesaat. Pada situasi emergency yang dilakukan hanyalah dengan mengangarkan sebanyak mungkin dana untuk mendatangkan beras, makanan instant yang bernilai gisi tinggi, program raskin, padat karya pangan dan masih banyak program atas nama kemanusiaan, dalam beberapa bulan, kemudian berhenti..
Hal lain lagi yang dipotret selama ini adalah pos pelayanan terpadu (posyandu). Posyandu akan kebanjiran anak – anak bila di posyandu tersedia beras, susu, kacang hijau dan lain –lain untuk dibagikan. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan sangat besar, sehingga ketika di posyandu tidak tersedia lagi bantuan, maka posyandu akan kembali sepi. Belum lagi karena topografi wilayah yang bergunung – gunung dan jauh dari akses informasi, menyebabkan petugas kesehatan tidak betah tinggal di desa. (contoh kasus campak 3 Desa di Kabupaten Alor 2004)
Dari paparan di atas, Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang, menyimpulkan bahwa telah terjadi “salah urus” dalam proses pembangunan selama ini, karena itu untuk mengatasi masalah ini, FKPB memberikan beberapa rekomendasi:
1. Jangka Pendek
· Karena Busug Lapar sudah pada taraf emergensi, karena itu pelbagai bantuan untuk memulihkan kondisi ini tetap diberikan, tetapi selau dalam perspektif pemberdayaan.
· Koordinasi penanganan KLB perlu diperketat dengan mekanisme yang tepat, sehingga bantuan pangan bergizi dan obat-obatan kepada penderita Busung Lapar tidak menguap dan tumpang tindih.
2. Jangka panjang
Sudah sangat mendesak dilakukan upaya preventif
· Integrasi Perspektif Disaster Risk Manajemen dalam pembangunan, khususnya pembangunan ketahanan pangan.
· Ke depan, Ketahanan Pangan harus menjadi strategi utama dalam Pembangunan NTT ; dengan kata lain ketahanan pangan menjadi pintu masuk, sekaligus tujuan pembangunan NTT
· Ketahanan pangan menjadi indicator dalam mengukur keberhasilan pembangunan di semua kabupaten di NTT.
Kupang, 4 April 2005
Hormat kami
JUS NAKMOFA
Accting Coord. FKPB
